Selong (globalfmlombok.com) – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin gencar melakukan lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat dengan mendatangi kantor-kantor Kementerian dan lembaga. Akan tetapi, keterbatasan aset lagi menjadi kendala utama sehingga Lotim kesulitan dapat dana pusat tersebut.
Menjawab globalfmlombok.com, Bupati H. Iron menyampaikan, persoalan aset ini memang menjadi kendala serius dalam mengakses berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat tersebut. Terutama aset tidak bergerak berupa lahan.
H.Iron menuturkan, salah satu kantor yang didatangi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, KKP berencana mengembangkan tambak garam industri di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung program swasembada garam nasional. Mengingat hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor garam industri sekitar 2,7 juta ton per tahun. Namun, Lombok Timur belum bisa menjadi lokasi karena keterbatasan lahan.
“Secara nasional, salah satu yang dipilih adalah Rote, Nusa Tenggara Timur, dengan luas 13 ribu hektare,” ungkapnya. Lotim juga ditawari cukup 2 ribu hektar saja. Akan tetapi, lahan seluas itu tidak dimiliki daerah dengan 1,5 juta penduduk ini.
“Dua ribu hektare itu di mana lahannya? Inilah kendala kita. Kepemilikan aset menjadi hal yang sangat penting,” ujar H. Iron menambahkan.
Ia menegaskan bahwa persoalan bukan pada hibah atau bantuan, tetapi pada persyaratan mutlak pemerintah pusat dalam setiap program pembangunan: daerah harus menyediakan lahan terlebih dahulu.
Sebagai contoh, lahan seluas 30 hektare di Pringgabaya yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Garuda merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB. Pemkab Lotim rencana akan diberikan hibah oleh Pemprov atas lahan tersebut memperkuat aset Lotim.
Bupati Haerul menambahkan, keterbatasan aset ini tidak hanya berdampak pada sektor perikanan. Tetapi juga pada peluang program strategis lain dari pemerintah pusat yang memerlukan kepastian lokasi di daerah.
Pemkab Lotim Berupaya Tambah Jumlah Aset
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Lotim tengah berupaya menambah jumlah aset melalui sertifikasi hak pengelolaan terhadap 44 pulau kecil yang berada di wilayahnya. Selama ini, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut masih berada di bawah kewenangan KKP. “Bisa saja izinnya dari KKP, tetapi kepemilikannya perlu diurus,” jelas Bupati.
Salah satu pulau yang kini menjadi perhatian adalah Gili Kondo, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan. Lokasinya hanya berjarak sekitar 1 jam 10 menit perjalanan laut dari Gili Trawangan, dan dikenal dengan kekayaan alam bawah laut yang masih alami.
Pemerintah daerah sedang membuka peluang investasi di kawasan tersebut dengan harapan dapat mendorong pengembangan pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau kita punya aset yang jelas, kita bisa menawarkan potensi ke banyak pihak,” tutupnya. (rus)
