Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai menguat seiring pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, bahwa pemerintah perlu segera merekrut pegawai baru untuk menggantikan sekitar 160.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki batas usia pensiun pada 2025 dan 2026.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, menyatakan pihaknya mulai melakukan pemetaan formasi sesuai kebutuhan daerah. Namun, kondisi anggaran menjadi pertimbangan utama karena belanja pegawai di NTB saat ini telah melampaui batas ideal.
“Beberapa ketentuan, misalnya belanja aparatur maksimal 30 persen. Berarti kita harus zero growth untuk itu,” ujarnya.
Pada 2026, diperkirakan sekitar 545 ASN di lingkup Pemprov NTB akan memasuki batas usia pensiun. Jumlah tersebut berpotensi menjadi acuan dalam pembukaan formasi CPNS, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus hitung juga apakah 545 ini bisa diakomodasi. Kita juga perlu melihat berapa persen belanja aparatur saat ini. Kalau lebih dari 30 persen, harus dihitung kekuatan dananya,” jelasnya.
Tri mengakui, dengan kondisi belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen, NTB berpotensi terkena sanksi dari pemerintah pusat. Karena itu, berbagai skenario tengah dipertimbangkan, mulai dari pembukaan formasi di bawah 500 orang hingga kemungkinan tidak membuka rekrutmen sama sekali.
Namun demikian, jika ASN yang pensiun menempati posisi strategis, maka rekrutmen tetap akan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan mengevaluasi formasi yang sebelumnya tidak terisi. Penyesuaian kualifikasi dinilai perlu dilakukan agar kebutuhan tenaga kerja lebih realistis dan dapat terpenuhi.
“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau dokter umum agar layanan tetap berjalan,” tambahnya.
Di sisi lain, keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9.411 orang juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.
Hingga kini, jadwal seleksi ASN masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemprov NTB menegaskan fokus utama saat ini adalah memetakan kebutuhan formasi secara menyeluruh dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang kita pertimbangkan adalah formasinya dulu. Saat ini kita sedang melakukan pemetaan dengan berkoordinasi dengan OPD yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rekrutmen CPNS Disesuaikan dengan Anggaran Daerah “
