Mataram (globalfmlombok.com) –
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB, Izzuddin Mahili membeberkan raport empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB, dan target besar Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal yang harus dicapai. Empat BUMD NTB itu diantaranya, BUMD keuangan yaitu, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Jamkrida NTB Syariah, dan satu BUMD aneka usaha yaitu, PT. Gerbang NTB Emas.
Izzudin di Kantor Pusat PT. BPR NTB Perseroda di Jalan Catur Warga, Kota Mataram, Jumat, 25 September 2026 mengemukakan, Pemerintah Provinsi NTB mulai memetakan kondisi empat BUMD tersebut untuk mengejar target besar gubernur, yaitu menjadi BUMD yang sehat, kuat, profesional, dan mampu tumbuh berkelanjutan.
“Setelah dilakukan diagnosis, masing-masing BUMD kita dudukkan sesuai kondisinya. Ada yang masih stabilisasi, ada yang recovery, dan ada yang sudah masuk tahap pertumbuhan,” kata Izzuddin.
Ia menjelaskan, PT. GNE sebelumnya berada dalam kondisi yang cukup berat atau masuk fase corporate distress. Namun, setelah dilakukan pembenahan manajemen dan penguatan tata kelola, kondisi perusahaan mulai stabil.
Menurutnya, salah satu persoalan yang dibenahi adalah struktur bisnis GNE yang sebelumnya memiliki lebih dari 750 klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemerintah kemudian mendorong perusahaan kembali fokus pada bisnis inti.
“Sekarang sudah banyak yang dihilangkan lapangan usahanya. Dan pak Gubernur memberikan stressing kepada beberapa usaha potensial saja sebagai bisnis inti,” ujarnya.
GNE kini mulai diarahkan menangkap peluang dari kebutuhan pembangunan di NTB, terutama sebagai distributor bahan konstruksi. Sejumlah komoditas seperti semen dan aspal buton mulai dipersiapkan untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
“Sekarang mereka mulai menyiapkan bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Ini bagian dari upaya agar peluang ekonomi pembangunan bisa ditangkap BUMD,” jelasnya.
Berbeda dengan GNE, BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah masih ditempatkan dalam fase stabilisasi dan didorong menuju tahap pemulihan (recovery).
Untuk BPR NTB, Izzuddin menyebut persoalan pada kredit bermasalah atau NPL. Selain itu, proses pembenahan tata kelola masih berlangsung setelah merger. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pembagian segmentasi bisnis dan proses konversi menuju bank syariah.
“BPR ini masih dalam stabilisasi. Tugasnya sekarang bagaimana kita dorong ke arah recovery,” tambahnya.
Sementara Jamkrida NTB Syariah juga didorong bergerak dari stabilisasi menuju pemulihan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melengkapi jajaran pengurus dengan tenaga profesional.
“Sekarang kita mengisi dulu. Cari orang-orang profesional. Setelah stabilisasi, kita dorong bergerak ke recovery,” ujarnya.
Izzuddin menyebut salah satu tantangan Jamkrida adalah pemenuhan modal inti. Dari kebutuhan modal inti sekitar Rp75 miliar sesuai ketentuan OJK.
Sementara itu, untuk Bank NTB Syariah, Izzuddin menempatkannya pada fase recovery. Namun, target Pemprov NTB tidak berhenti pada pemulihan. Bank NTB Syariah ditargetkan menjadi BUMD yang mampu tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth). Karena itu, sejumlah agenda strategis disiapkan, termasuk pengembangan menjadi bank devisa, menuju perusahaan terbuka, hingga pembentukan holding.
“Bank NTB Syariah yang paling tinggi, sudah recovery. Tapi kita tidak mau berhenti di recovery. Yang didorong Pak Gubernur adalah growth,” katanya.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan lebih ketat dengan melibatkan lembaga terkait, termasuk OJK dan BPKP, serta akademisi. Evaluasi semester pertama 2026 juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi masing-masing perusahaan.
Untuk Bank NTB Syariah, Izzuddin menyebut hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif. BPKP memberikan penilaian kesehatan AA, sementara OJK menempatkan bank tersebut pada komposit 2. BPR NTB Perseroda disebut masih memperoleh penilaian kesehatan yang baik dari BPKP dan berada pada komposit 2 berdasarkan penilaian OJK.
Dalam jangka panjang, Pemprov NTB menyiapkan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan dua kelompok holding, yakni financial holding dan non-financial holding.
Financial holding nantinya menaungi BUMD sektor keuangan, termasuk Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah dan BPR Syariah. Sementara sektor nonkeuangan akan diarahkan dalam holding tersendiri dengan GNE menjadi salah satu bagian di dalamnya.
Namun, pembentukan holding tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat.
“Targetnya 2028 semua harus sehat. Karena proses holding kita rencanakan 2029,” tegas Izzuddin.
Menurutnya, ukuran sehat tidak sekadar melihat laba, tetapi juga mencakup tata kelola, kondisi keuangan, kemampuan menjalankan bisnis inti, serta hasil evaluasi lembaga pengawas.
“Makanya kita tidak main-main. OJK dan BPKP kita minta melakukan evaluasi, ditambah akademisi,” katanya.
Izzuddin menegaskan, arah besar pembenahan BUMD NTB adalah menjadikan perusahaan daerah tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Yang jelas sehat, kuat, profesional, dan semuanya growth. Itu target besar dan sangat diharapkan oleh pak Gubernur untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Tidak main – main target ini,” pungkasnya.(ris)
