Mataram (globalfmlombok.com)
Isu pemerintah pusat yang akan merombak sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 menuai beragam respons dari masyarakat Kota Mataram. Rencana perubahan ini digadang-gadang akan membuat proses seleksi lebih fleksibel dan efisien, namun tidak sedikit warga yang justru khawatir akan meningkatnya potensi kecurangan.
Informasi yang beredar, dengan sistem baru, peserta dapat memilih jadwal tes sesuai kesiapan masing-masing. Selain itu, Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan berlaku selama dua tahun, dan tidak perlu lagi mengulang seluruh subtes bila gagal. Peserta cukup mengulang bagian yang belum memenuhi passing grade, seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), atau Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Juga, tes tetap akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun waktu pelaksanaannya fleksibel dan tidak serentak nasional. Skor yang diperoleh bisa digunakan untuk mendaftar formasi berbeda, bahkan diperbaiki jika peserta ingin mencoba lagi.
Bagi sebagian warga, terutama mereka yang telah berkali-kali mengikuti tes CPNS, isu perubahan ini dirasa memberi angin segar.
“Menurut saya bagus, karena jadi lebih fleksibel. Kita bisa menyesuaikan waktu tes dengan kesiapan mental dan materi. Kalau gagal pun enggak perlu ngulang semuanya dari nol,” ujar, salah seorang warga Kota Mataram, Liza, yang sudah dua kali mengikuti seleksi CPNS sebelumnya, Kamis, 24 Juli 2025.
Senada dengan Liza. Salah seorang lulusan sarjana Matematika, Asmanita, menyebut bahwa sistem baru ini seperti sistem TOEFL yang hasilnya bisa digunakan berulang kali selama masa berlaku.
“Ini bisa mengurangi tekanan psikologis. Selama ini, tes CPNS itu momok karena serentak, sekali gagal harus nunggu tahun depan. Kalau sistem baru diterapkan, jadi lebih manusiawi,” katanya.
Namun tidak semua warga menyambut baik isu wacana ini. Sebagian lainnya justru menyoroti potensi kecurangan yang bisa terjadi jika tes tidak lagi dilakukan secara serentak dan transparan.
“Kalau bisa tes kapan saja, bagaimana menjamin tidak ada yang main belakang? Dulu sistem real-time bagus karena semua orang bisa lihat nilai langsung di layar, tidak ada celah untuk rekayasa,” tegas salah seorang warga Kota Mataram, Nova.
Ia khawatir bahwa sistem yang terlalu fleksibel bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi, apalagi jika tidak diawasi secara ketat.
Hal serupa disampaikan oleh Widia, seorang guru di sekolah swasta di Kota Mataram. “Saya justru takut, nanti makin susah bersaing karena sistemnya tidak transparan. Sistem lama meskipun ketat, tapi jelas dan adil,” ujarnya.
Namun, lebih lanjut, Widia menyatakan tidak menolak perubahan, asalkan sistem pengawasan dan transparansi diperkuat.
“Kalau memang mau ubah sistem, harus ada jaminan keterbukaan data, dan semua peserta bisa tahu prosesnya dengan jelas. Jangan sampai sistemnya longgar tapi pengawasannya lemah,” tuturnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, menyatakan bahwa terkait dengan isu wacana ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
“Kalau masalah ini tergantung regulasinya. Setiap pengadaan pasti mengacu pada regulasi yang berlaku. Untuk pengadaan tahun 2025, belum dipastikan ada atau tidak, dan regulasinya juga belum keluar,” Jawabnya singkat saat dihubungi Suara NTB, Kamis, 24 Juli 2025.(hir)
