Selong (globalfmlombok.com) – Direktur Sunrise Land Lombok (SLL), Qori’ Bayyinaturrosy, angkat bicara menanggapi demonstrasi yang terjadi di depan kantor Bupati Lombok Timur (Lotim). Diakui, demo dua jilid yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut disebut sebagai bentuk pembelaan terhadap SLL selalu berakhir ricuh.
Dalam pernyataannya kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026), Qori’ menyampaikan tiga poin utama. Pertama, pihak manajemen SLL mengaku sangat terharu atas besarnya dukungan yang datang dari lintas organisasi kemahasiswaan, komunitas literasi, generasi Z, kelompok ibu-ibu, dan komunitas lainnya.
“Kami tidak pernah membayangkan konsep pengembangan pariwisata berbasis komunitas, konservasi, edukasi, dan digital melahirkan ikatan emosional yang begitu kuat antara komunitas dengan SLL, sampai-sampai memberikan dukungan seperti ini. Atas itu semua kami ucapkan terima kasih dengan penuh hormat,” ujarnya.
Kedua, SLL menyatakan kesedihan dan mengecam tindakan aparat yang dinilai represif dalam menghadapi unjuk rasa tersebut. Qori’ menyayangkan kericuhan yang terjadi hingga menimbulkan korban di kalangan mahasiswa.
“Kawan-kawan mahasiswa hanya ingin melaksanakan amanat konstitusi, menyampaikan aspirasi dan tuntutan di muka umum, ingin bertemu Bupati. Tak sepantasnya mereka dihadapi dengan tindakan yang melampaui batas kewajaran,” tegasnya.
Ketiga, SLL secara tegas membantah tudingan bahwa mereka menyuruh atau menggerakkan mahasiswa untuk turun aksi. Qori’ menegaskan bahwa SLL hanyalah kumpulan anak muda pengelola wisata dari Dusun Montong Meong.
“Meski bisa kami pahami, ikatan emosional yang terjalin dengan komunitas berkat konsep pengembangan pariwisata berbasis komunitas di SLL menjadi ruh dan semangat kawan-kawan mahasiswa memutuskan turun aksi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Qori’ menyebut SLL telah menjadi semacam laboratorium hidup atau living laboratory bagi berbagai komunitas, termasuk mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Destinasi wisata ini kerap dijadikan tempat untuk kegiatan wisata edukatif, magang, aksi bersih pantai, reboisasi, dan aksi sosial lainnya.
Demonstrasi yang terjadi sebelumnya diduga terkait dengan persoalan perizinan atau kebijakan yang dianggap mempengaruhi operasional SLL, meski hal tersebut belum dikonfirmasi lebih detail oleh pihak yang berdemo. Hingga berita ini diturunkan, respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum dapat diperoleh. (rus)
