Mataram (globalfmlombok.com) – Kursi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB ramai pendaftar. Tercatat, 25 pejabat dari berbagai daerah yang mendaftar di enam jabatan OPD yang dilelang.
Pendaftar terbanyak merata di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sementara posisi Inspektur Inspektorat masih sepi peminat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si membeberkan alasan mengapa posisi Inspektur Inspektorat kurang diminati. Pelamar Inspektur harus memiliki sertifikat pengawas.
‘’Harus ada sertifikat pengawas dari Irjen, itu syarat khusus untuk jabatan itu (Inspektorat). Sehingga itu sebabnya maka salah satu anggota Panselnya harus berasal dari unit kerja atasan terkait masalah ke Inspektoratan, nanti InsyaAllah Irjen Kemendagri,’’ ujarnya, Jumat, 22 Agustus 2025.
Meski demikian, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB itu menyebut sudah ada tambahan dua orang lain yang menyatakan siap memasukkan berkas lamaran dalam satu-dua hari ke depan.
Rincian jumlah pendaftar enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di NTB yaitu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lima orang, Kepala Biro Hukum lima orang. Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lima orang.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) empat orang, serta Kepala Dinas Perhubungan lima orang. Sementara untuk jabatan Inspektur di Inspektorat, baru satu orang yang resmi mendaftar.
Dari total pendaftar, tercatat ada tujuh orang berasal dari luar daerah. Mereka berasal dari Bandar Lampung, Jember, Kementerian Dikti, Kejaksaan, Jawa Timur, Bangka Belitung, hingga Pematang Siantar. Satu orang tercatat mendaftar di tiga OPD memenuhi batas maksimal pendaftaran di tiga formasi.
Selebihnya, pendaftar didominasi pejabat asal NTB, baik dari lingkup Pemprov maupun kabupaten/kota. Namun, hingga kini belum ada pejabat eselon II aktif yang ikut mendaftar.
Plt Kepala Biro Organisasi NTB itu menuturkan, alasan mengapa eselon II di lingkup Pemprov NTB tidak berminat karena tidak memenuhi syarat. Misalnya batas usia maksimal 56 tahun. “Kalau misalnya pejabat eselon II aktif ikut mendaftar, mereka tidak akan kehilangan jabatan. Kalau tidak terpilih, ya tetap kembali ke posisi semula,” jelasnya. (era)
