Mataram (globalfmlombok.com) –KPU Provinsi NTB terus mematangkan langkah transformasi digital demi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Upaya mengintegrasikan berbagai sistem informasi serta mengedepankan standar pelayanan yang inklusif menjadi fokus utama dalam agenda digitalisasi tata kelola pemilu kedepan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang evaluasi standar pelayanan pada KPU Provinsi NTB yang digelar pada Kamis (23/7). Forum konsultasi tersebut digelar untuk menjaring masukan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga KPU NTB.
Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menyampaikan bahwa KPU terus berusaha melakukan transpormasi layanan informasi maupun teknis penyeleggaraan pemilu agar dapat mudah diakses secara, transparan, dan inklusif.
“Digitalisasi pelayanan adalah sebuah keniscayaan, dan KPU saat ini sedang bergerak melangkah ke arah sana. Fokus kami adalah mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang ada, serta menerapkan standar pelayanan yang inklusif,” ujar Khuwailid.
Penerapan standar inklusif menjadi salah satu pilar krusial. KPU NTB menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti berbenah. Penyempurnaan layanan digital yang berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan publik (public trust) terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
“Kami akan terus berusaha menyempurnakan layanan-layanan yang diberikan KPU kepada masyarakat,” ucap Khuwailid dalam forum konsultasi publik yang diikuti oleh akademisi, partai politik, lembaga kemasyarakatan dan juga media massa.
Sementara itu anggota KPU NTB, Agus Hilman menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. KPU secara terbuka mengajak publik untuk memberikan masukan, evaluasi, serta saran perbaikan terhadap berbagai layanan yang telah dijalankan selama ini.
Dikatakan Hilman bahwa masukan dari masyarakat menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi efektivitas serta kualitas layanan informasi maupun teknis penyelenggaraan pemilu di lingkungan KPU NTB.
“Kami meminta masukan kepada publik atas pelayanan yang sudah kami jalankan selama ini. Apa saja masukannya, apa yang perlu ditambah, demi perbaikan pelayanan KPU ke depan,” ujar Hilman.
Hilman menambahkan bahwa partisipasi aktif publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga menjadi bahan evaluasi substantif untuk mengidentifikasi celah-celah pelayanan yang masih perlu dibenahi.
Disampaikan Hilman pada tahun 2026 ini, KPU mendapatkan permintaan informasi kepemiluan dari masyarakat cukup tinggi. “Ya tahun ini permintaan informasi publik cukup tinggi, data kami mencatat ada 25 permintaan informasi publik dan semuanya dilayani,” pungkasnya. (ndi)
