Mataram (globalfmlombok.com) – Pro kontra terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus menggelinding ditengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendorong program tersebut dihentikan, sebagian kelompok juga meminta program MBG tersebut tetap dilanjutkan.
Menyikapi situasi itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ikut angkat bicara terkait program MBG tersebut. Wakil Sekjen Seknas Fitra, Ervyn Kaffah menilai bahwa program MBG memang perlu dilakukan evaluasi.
Ervyn menyebutkan, dari sisi kebijakan publik, pelaksanaan program MBG tersebut kurang tepat. Perencanaan dan target sasaran MBG terkesan amburadul, sehingga terjadi pemborosan anggaran yang sangat besar.
“Menurut saya kita harus melihat diskusinya ini harus digeser ke isu kebijakan publik. Benar kita punya masalah ada anak-anak yang kelaparan (kurang gizi), betul. Tapi kan tidak semuanya, hanya sebagian,” ujar Ervyn pada Senin (22/6/2026).
Dia juga menyoroti argumentasi dari pihak pemerintah yang terkesan memaksakan program MBG tersebut. Disebutkan bahwa MBG adalah program yang sangat mulia, karena memberikan anak-anak bangsa makan bergizi.
“Kenapa anda tolak MBG, kan MBG ini kita kasih makan anak-anak kita di seluruh Indonesia. Saya ingin katakan bahwa itu argumen moral namanya, dan pemerintah meminta kita untuk merestui kebijakan ini dengan argumen moral itu,” jelasnya.
Ditegaskan oleh mantan Direktur Fitra NTB tersebut bahwa, di tengah kondisi keterbatasan fiskal negara, perumusan kebijakan mestinya dilakukan menggunakan pendekatan skala prioritas. Masih banyak sektor pelayanan dasar yang lain selain peningkatan gizi anak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
“Prioritas anggaran harus berpihak pada kebutuhan publik yang paling mendesak. Masih banyak layanan dasar warga yang mendesak untuk diprioritaskan ditengah keterbatasan sumber daya ini,” tegasnya.
Karena itu, Ervyn mendorong pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola MBG. Dia meminta negara juga perlu hadir disektor-sektor pelayanan publik yang lain, yang juga memiliki dampak jauh lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harus ada perbaikan, merumuskan kembali baik konsep maupun tata kelolanya bagaimana agar program pemerintah ini juga inklusif, mampu menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang lain, bukan hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu,” pungkasnya.
Diketahui pada Senin (22/6/2026), sejumlah kelompok masyarakat turun menggelar aksi damai di Mataram untuk mendukung program MBG tetap dilanjutkan. Aksi tersebut dilakukan sebagai tandingan atas aksi sebelumnya dari kelompok masyarakat yang meminta program MBG dihentikan. (ndi)
