Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Sinkronisasi ini diarahkan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.
Sejumlah program strategis disiapkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dengan alokasi anggaran yang tersebar di berbagai sektor. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700,01 juta untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja (Skill Center). Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja dan menjawab kebutuhan industri.
Selain itu, dukungan terhadap tata kelola pemerintahan juga diberikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dikelola Balai Latihan Kerja (Skill Center) dengan alokasi anggaran Rp 103,67 juta.
Pada sektor infrastruktur, perhatian besar diarahkan pada Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa. Untuk program ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,18 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang dikelola Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 176,99 juta dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing.
Di bidang perlindungan tenaga kerja, Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran Rp 251,18 juta untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok. Program ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan keselamatan kerja.
Keseluruhan program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov NTB untuk memastikan pembangunan daerah berjalan searah dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.(ris/r)
