Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat permanen pertama di NTB. Sekolah rakyat ini akan dibangun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) di lahan seluas 6,5 hektar dengan anggaran mencapai Rp250 miliar.
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih menyatakan, proyek tersebut sudah masuk tahap lelang dan pelaksanaannya akan dimulai dalam waktu dekat. ‘’Ini sistemnya multiyears, jadi pembangunannya nyambung dari tahun ini sampai tahun depan,” ujarnya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Sekolah Rakyat di Gumantar ini mirip dengan sekolah satu atap. Terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Seluruh siswa Sekolah Rakyat yang saat ini masih belajar di lokasi SR sementara nantinya akan dipindahkan ke sekolah baru tersebut begitu pembangunan rampung.
“Diharapkan tahun ajaran baru nanti pembangunannya sudah selesai dan seluruh siswa bisa bergabung di lokasi baru untuk mulai belajar,’’ ungkapnya.
Fasilitas yang akan dibangun tergolong sangat lengkap. Di lahan seluas 6,7 hektare itu akan tersedia gedung sekolah, laboratorium, asrama, lapangan olahraga, musala, kantin, hingga area kegiatan ekstrakurikuler.
“Lengkap, ada lapangan bola, musala, kantin, asrama, sekolah, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Makanya karena lahannya luas, sarananya juga semakin lengkap,” katanya.
Sepenuhnya Ditangangi Kementerian PUPR
Mantan Kepala DP3AP2KB ini mengatakan, proyek ini sepenuhnya ditangani oleh Kementerian PUPR, mulai dari tahap lelang hingga pembangunan fisik. Pemprov NTB akan melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan dan kemungkinan groundbreaking yang melibatkan Gubernur NTB.
“Informasi dari Kementerian PU, proyek ini sudah dilelang dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Semua pekerjaannya langsung ditangani oleh pusat,” jelasnya.
Adapun peran Pemprov dalam pembangunan ini hanya memberikan dukungan. Pembangunan Sekolah Rakyat, lanjutnya merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8, yang menugaskan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan lahan, fasilitasi perizinan, serta tenaga pendidik.
“Peran Pemprov NTB sesuai Inpres adalah memfasilitasi lahan, perizinan, serta tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk lahan dan perizinan sudah lengkap, sementara tenaga pendidik masih ada yang kurang dan sedang diproses,” jelasnya.
Selain di Lombok Utara, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga diusulkan di Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa dan Kecamatan Pandai, Bima. “Untuk tahap pertama ini yang masuk di Gumantar dulu, karena lahannya sudah siap dan sudah disurvei oleh Kementerian PU maupun Kementerian Sosial,” tutupnya. (era)
