Mataram (globalfmlombok.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta kepala daerah di NTB untuk memastikan perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah. Imbauan ini menyusul laporan kondisi Sarpras di NTB yang masih memprihatinkan.
Di NTB sendiri, total ada 4.104 ruang kelas yang mengalami kerusakan dan 1.070 kelas masih dibutuhkan. Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Selasa 21 Oktober 2025 mengatakan, masalah kerusakan sarpras itu telah menjadi isu nasional.
“Masalah kerusakan Sarpras itu memang telah menjadi masalah nasional yang memang agaknya kalau kita mencermati memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa memang banyak yang harus kita perbaiki dari Sarpras itu,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada semua kepala daerah untuk mendata secara akurat kondisi Sarpras sekolah di NTB ke dalam Dapodik.
Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui kondisi riil setiap sekolah dan menjadi landasan pemberian bantuan yang tepat sasaran.
“Dengan segala hormat kami menemukan bahwa data di Dapodik itu tidak sepenuhnya akurat. Sehingga ketika kami ke lapangan apa yang di Dapodik itu tidak sama dengan yang diunggah oleh operator sekolah,” ungkapnya.
Ketidakakuratan data ini menjadi masalah serius. Karena, selain mengakibatkan target bantuan tidak tepat sasaran juga membuat eskalasi kualitas Sarpras tidak merata.
Mu’ti menambahkan, selain faktor tidak akuratnya Dapodik, pemahaman soal penggunaan dana BOS juga menjadi alasan kenapa bantuan Sarpras tidak merata.
“Sehingga sebenarnya, kerusakan kecil itu kan bisa diperbaiki dengan dana BOS. Tetapi karena pemahamannya yang kurang utuh, maka kerusakan kecil yang dibiarkan itu akhirnya menjadi besar,” terangnya.
Dorong Kepala Daerah Mutakhirkan Dapodik
Senada, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal juga menekankan semua kepala daerah di NTB untuk mendata kondisi riil sekolah. “Kita perlu melakukan pemutakhiran Dapodik ini secara serius. Karena semuanya kebijakan ini akan bermula dari Dapodik ini,” jelas Iqbal.
Menurutnya, dengan adanya data yang akurat mengenai kondisi Sarpras akan menjadi pijakan untuk pemberian program-program pendidikan. Seperti halnya revitalisasi sekolah, bantuan PIP, dan bantuan lainnya.
“Sehingga tolong kepada semua Bupati, Wali Kota, para Kadis dan pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan ini, tolong sampaikan pesan ini. Bahwa prioritas kita ke depan sampai akhir 2025 ini tolong Dapodik dimutakhirkan,” pintanya. (sib)
