Mataram (globalfmlombok.com)–
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026).
Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTB ke depan.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi sekaligus penyerahan keputusan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Forum ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Ia menilai kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” kata Iqbal.
Gubernur juga mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak ringan. Sejumlah persoalan yang dihadapi antara lain meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal turut memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka kepada forum DPRD. Mereka di antaranya akan mengisi posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.
Pengenalan pejabat tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.(r)
