BIMA, (globalfmlombok.com) — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima menggelar aksi demonstrasi untuk mengevaluasi satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bima. Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan anggaran daerah, nasib tenaga honorer, lingkungan hidup, hingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima.
Pengurus Cabang PMII Bima, Burhan, mengatakan aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah yang dinilai belum optimal. Salah satu sorotan utama adalah ketidakpastian kebijakan pasca-terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
“Kami turun ke jalan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Burhan.
Selain Inpres tersebut, mahasiswa juga menyinggung Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833 mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Menurut PMII, kebijakan itu menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam melakukan pergeseran subkegiatan dan belanja.
Dalam aksinya, PMII menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak kepala daerah agar tidak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemulangan atau perumahan pegawai honorer. Kedua, meminta transparansi kebijakan dan aliran anggaran program prioritas Selasa Menyapa.
Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah daerah mempertegas kebijakan lingkungan dan menegakkan otonomi daerah dalam pengendalian fungsi kawasan hutan. Keempat, meminta percepatan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bima.
Kelima, PMII menuntut transparansi anggaran dana hibah PKK Kabupaten Bima. Keenam, mahasiswa meminta keterbukaan realisasi belanja daerah terkait pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, Drs. Aris Gunawan, M.Si, yang mewakili Bupati Bima, mengatakan pemerintah daerah secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait infrastruktur jalan. Usulan perbaikan, kata dia, telah disampaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Koordinasi dengan provinsi terus dilakukan. Usulan perbaikan jalan sudah disampaikan dan pelaksanaannya harus melalui proses serta mekanisme yang berlaku,” ujar Aris.
Terkait isu tenaga honorer, Aris menegaskan hingga kini belum ada kebijakan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Sampai sekarang belum ada kebijakan. Jika ada surat resmi dari BKN pusat, bupati akan mengundang seluruh OPD untuk membahas langkah yang akan diambil,” katanya.
Sementara mengenai lingkungan dan kawasan hutan, Aris menyebut Pemerintah Kabupaten Bima telah menyurati Pemerintah Provinsi NTB terkait penataan dan pengendalian lingkungan. “Bupati sudah menyampaikan secara resmi dan saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi,” ujarnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mahasiswa Desak Transparansi Anggaran “
