Mataram (globalfmlombok.com)—
Perubahan teknologi, keterbukaan informasi, dinamika global, dan meningkatnya tuntutan masyarakat memaksa aparatur sipil negara meninggalkan pola kerja lama. Birokrasi dewasa ini dinilai membutuhkan cara belajar baru yang adaptif terhadap berbagai persoalan publik yang kian kompleks.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal dalam puncak Peringatan Hari Widyaiswara Nasional (HWN) ke-26, HUT Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-6, dan Jambore Nasional APWI ke-4 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (21/9/2026).
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menekankan pentingnya penerapan prinsip learn, unlearn, dan relearn bagi aparatur sipil negara (ASN). ASN dituntut berani meninggalkan pemahaman lama yang tak lagi relevan untuk kemudian mengadopsi cara pandang anyar.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menanggulangi persoalan kemiskinan di lapangan. Pemahaman yang selama ini hanya bersandar pada data statistik dan teori kerap tak memadai untuk membedah akar masalah yang sebenarnya.
“Saya mengalami proses unlearn. Saya menyadari bahwa kemiskinan ternyata jauh lebih kompleks daripada yang selama ini saya pahami dari angka dan teori,” ujar Miq Iqbal. Menurut dia, kemiskinan tak sekadar menyangkut pendapatan, tetapi juga bertali-temat dengan akses perumahan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga lapangan kerja.
Akar Digitalisasi
Terkait era transformasi digital, Miq Iqbal mengingatkan agar digitalisasi tidak dimaknai sekadar mengalihkan proses birokrasi manual ke dalam aplikasi digital tanpa membenahi sistem dasarnya.
“Kalau sistemnya buruk kemudian kita digitalisasi, maka yang terjadi adalah kita hanya mendigitalisasi keburukan. Makronya dulu, arsitekturnya itu dibangun, baru masuk ke program-program,” tuturnya.
Pembenahan tata kelola dan arsitektur pemerintahan menjadi syarat mutlak sebelum teknologi diterapkan. Terlebih, era keterbukaan membuat rekam jejak birokrasi semakin mudah diawasi oleh publik secara langsung.
Oleh karena itu, peran widyaiswara menjadi krusial untuk menggembleng ASN agar tak sebatas menyerap pengetahuan, melainkan mampu meretas cara berpikir baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pandangan senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Ia menegaskan, transformasi birokrasi mesti diawali dari perubahan pola pikir (mindset).
“Tugas widyaiswara bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran. Tugas kita adalah mengubah cara berpikir ASN,” tegas Zudan.
Ia juga mengapresiasi regulasi yang kini membuka ruang bagi lulusan baru untuk meniti karier sebagai widyaiswara, serta mendukung mekanisme uji kompetensi yang lebih berkala dan terbuka.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo menilai peran widyaiswara telah bergeser. Widyaiswara tak lagi sekadar pengajar di dalam kelas, melainkan dituntut menjadi fasilitator, inovator, sekaligus katalisator pengembangan kompetensi aparatur.
Ke depan, keberhasilan transformasi birokrasi tidak lagi diukur dari banyaknya jumlah diklat yang diikuti ASN atau banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana perubahan cara kerja tersebut memberi dampak nyata dan mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.(ris/r)
