Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD NTB mengkritik langkah Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal yang membentuk tim percepatan untuk mengawal program strategis demi mencapai visi-misi ‘’NTB Makmur Mendunia’’. Semestinya tim percepatan tidak perlu ada, karena sudah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpengalaman dalam menjalankan program pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Muhammad Aminurlah di Mataram, akhir pekan kemarin. Aminurlah menilai, tim percepatan tidak perlu dibentuk. Menurutnya, Gubernur dapat memanfaatkan struktur yang sudah ada, mulai dari staf ahli hingga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpengalaman dalam menjalankan program pembangunan.
“Jadi tidak usah tim percepatan, buat apa? Sudah ada OPD juga yang pengalamannya luar biasa,” ujarnya.
Pembentukan tim percepatan disebut berpotensi menambah beban fiskal daerah. Dibanding membentuk tim baru, Aminurlah menyarankan agar anggaran yang dialokasikan untuk menggaji tim itu, lebih baik digunakan untuk memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD) yang sedang kesulitan.
“Itu boros dari sisi penggunaan anggaran, buat apa? Maksimalkan saja SKPD, itu luar biasa orang-orangnya. Tinggal dimaksimalkan sesuai dengan tugasnya,” lanjutnya.
Politisi PAN itu mengaku, jika tujuan Gubernur melibatkan akademisi untuk mengkaji program strategis, maka Iqbal seharusnya memaksimalkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
“Akademisi itu dibutuhkan ilmiahnya. Tentukan saja di Brida. Gunakan profesor-profesor itu untuk melakukan kajian ilmiah terhadap apa yang menjadi program-program prioritas dari Gubernur,’’ sarannya.
Kawal Program Prioritas
Sebelumnya, Gubernur Iqbal menjelaskan tim percepatan yang dibentuknya ini, akan berfungsi memastikan setiap program berjalan sesuai visi-misi Iqbal-Dinda. Tim yang dibentuk ini, berasal dari berbagai unsur. Dari akademisi, teknokrat, dan beberapa pakar lainnya. Mereka akan mengawal program prioritas Gubernur.
“Intinya mengawal program unggulan dengan ekspertis mereka masing-masing. Memastikan bahwa ini sejalan dengan visi misi dan membuat parameter yang cepat,” ujarnya 17 September lalu.
Meski Gubernur telah memiliki struktur birokrasi berisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membantu mewujudkan visi-misi Iqbal-Dinda. Mantan Dubes RI untuk Turki itu menekankan pembentukan tim percepatan tidak akan tumpang tindih dengan peran OPD.
OPD, lanjutnya sudah habis perannya dengan hal-hal yang bersifat rutinitas. Sehingga perlu adanya tambahan masukan dari tim percepatan. “Dan ini sama sekali tidak tumpang tindih. Mereka nanti akan memberika advice (masukan),” katanya.
Saat disinggung mengenai alokasi gaji untuk tim percepatan Gubernur ini, Iqbal enggan memberikan komentar. Begitu pun dengan gaji mereka yang informasinya cukup besar. (era)
