Giri Menang (globalfmlombok.com) —
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh lembaga pendidikan dan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) resmi diluncurkan di Pondok Pesantren Darul Quran, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026). Peluncuran ini menjadi bagian dari penguatan program MBG yang dijalankan pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH.Yahya Cholil Staquf mengatakan, SPPG di lingkungan NU bukan sekadar kesepakatan kelembagaan antara PBNU dan BGN, tetapi juga komitmen mendukung agenda pemerintah.
“Ini bukan soal orang lapar diberi makan, tetapi soal keseimbangan gizi santri. Ini sangat penting untuk masa depan mereka,” ujar Gus Yahya.
Ia menyebutkan, saat ini lebih dari 140 SPPG telah dikelola pesantren dan lembaga pendidikan NU di berbagai daerah. NTB menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan total 36 unit. Pada peluncuran Sabtu kemarin, sebanyak 41 SPPG diresmikan, termasuk unit dari luar daerah.
PBNU menargetkan pembentukan 1.000 SPPG di lingkungan pesantren. Selain memperkuat gizi santri, setiap unit SPPG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 47 lapangan kerja baru.
Dengan peluncuran ini, SPPG diharapkan menjadi penggerak ketahanan gizi sekaligus motor pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren di NTB.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Nurjaeni mengatakan, program ini bertujuan memastikan hak para santri terpenuhi, khususnya dalam memperoleh asupan gizi yang aman dan halal.
“Kami ingin memastikan hak para santri terpenuhi. Kami berkomitmen memberikan makanan bergizi yang aman dan halal. Karena itu ada sertifikasi keamanan pangan dan sertifikasi halal,” ujar Nurjaeni dalam sambutannya.
Ia menambahkan, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi pusat pergerakan ekonomi lokal. Menurutnya, rantai pasok pangan di NTB memiliki potensi besar untuk memberdayakan petani dan pelaku UMKM.
“SPPG di lingkungan NU kami harapkan menjadi pusat edukasi gizi sekaligus perubahan perilaku,” katanya.
BGN, lanjut Nurjaeni, berkomitmen memberikan pendampingan, bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala ke SPPG guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pengelolaan limbah juga didorong agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, pakan ternak, maupun pakan ikan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan SPPG di lingkungan pesantren. Menurutnya, program ini dapat mendorong kemandirian fiskal pesantren melalui sumber pendapatan mandiri.
“Pesantren bisa membangun rantai pasok sendiri. Jamaah pesantren dapat memasok kebutuhan pangan untuk SPPG sehingga terjadi perputaran ekonomi di lingkungan pesantren,” ujar Iqbal.
Ia menilai, keberadaan SPPG juga berpotensi membangkitkan usaha baru di lingkungan pesantren, mulai dari pengolahan bahan pangan hingga industri turunan seperti pabrik roti.(ris)
