Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus utama sinkronisasi tersebut adalah melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Berdasarkan dokumen Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026, sejumlah program strategis dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dengan total anggaran ratusan juta rupiah.
Pada sektor infrastruktur dasar, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp48,71 juta. Selain itu, Program Penyelenggaraan Jalan pada unit kerja yang sama dialokasikan sebesar Rp50,44 juta, yang seluruhnya masuk dalam belanja operasi.
Di sektor penunjang industri, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dikelola Balai Kemasan, Promosi, dan Pemasaran Produk Daerah mendapat alokasi cukup signifikan, yakni Rp412 juta. Program ini diharapkan memperkuat dukungan kelembagaan dan layanan bagi pengembangan industri berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada balai yang sama memperoleh total anggaran Rp195,5 juta, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp82,5 juta dan belanja modal Rp113 juta. Program ini diarahkan untuk memperkuat fondasi perencanaan industrialisasi daerah, sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.
Di sektor kelautan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dialokasikan anggaran Rp200 juta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan akses pasar yang lebih luas.
Adapun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Program Pengendalian Izin Usaha Industri mendapat alokasi anggaran Rp150 juta. Program ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha industri yang tertib dan berkelanjutan. Sementara Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional belum memperoleh alokasi anggaran pada rancangan APBD 2026.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, sinkronisasi program ini merupakan bagian dari upaya memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA unggulan daerah.(ris/r)
