Mataram (Global FM Lombok)-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB akan melakukan pemotretan secara utuh perekonomian NTB melalui kegiatan Sensus Ekonomi (SE),yang dilaksanakan pada 2016 mendatang. Sensus Ekonomi dimaksud untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecualai sektor pertanian. Hasil sensus selanjutnya akan dijadikan acuan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan regional bahkan nasional.
BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin Senin (22/12) menegasakan kegitan yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali ini juga sebagai upaya memotret keadaan ekonomi pasca pemberlakukan kebijakan pemerataan ekonomi Asia Tenggara pada pasar global.
Sensus Ekonomi juga dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik usaha yang berkembang ditingkat lokal, serta memotret sejauh mana pengaruh usaha yang berkembang tersebut terhadap ekonomi daerah. Beberapa cakupan yang akan disensus adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin. Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah.
Selanjutnya kata Wahyudin, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, refarasi, perawatan mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa profesional, ilmiah dan teknis.
Selanjutnya jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi, serta kegiatan jasa lainnya yang tidak disebut.”Termasuk usaha multilevel, bisnis online dan arisan. Untuk online ini yang kami masih rumuskan bagaimana caranya masuk nanti,” tambahnya.
Tanpa terkecuali didata semua perusahaan yang beroperasi khususnya di NTB, selanjutnya akan dihitung omzet dan biaya-biaya yang rutin dikeluarkan, termasuk biaya untuk penggajian karyawan. Dari sanalah akan dapat dikumpulkan data besar kebermanfaatan keberadaan perusahaan-perusahaan terhadap pembentukan ekonomi NTB.
Secara nasional, dana yang akan disiapkan untuk pengumpulan data ini Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Di NTB akan banyak mitra tenaga kontrak yang akan dilibatkan. Bahkan jika mengacu pada sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 lalu sebanyak 2.600 orang tenaga kontrak yang dibutuhkan.”Jadi potret kegiatan usaha akan terlihat secara utuh nanti, guna direkomendasikan kebijakan-kebijakan tepat yang bisa dilakukan Pemda untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” demikian Wahyudin.(ris)
No Comments