BerandaBerandaElpiji Langka, Gubernur NTB Larang ASN Gunakan Gas Melon

Elpiji Langka, Gubernur NTB Larang ASN Gunakan Gas Melon

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melarang tegas Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB menggunakan gas subsidi 3 kilogram (Kg) atau gas melon. Menurutnya, penggunaan gas subsidi diperuntukkan hanya untuk masyarakat kurang mampu (miskin).

“ASN itu tidak termasuk desil satu dan dua. Bukan termasuk orang yang menggunakan gas elpiji 3 Kg. Di Pendopo tidak masuk (penggunaan elpiji 3 Kg, red),” ujarnya, Jumat, 19 September 2025.

Dia menegaskan, ASN jangan sampai bersaing dengan masyarakat kurang mampu. Elpiji 3 Kg, lanjutnya sudah ada peruntukannya. Dia meminta, seluruh ASN untuk sadar, jangan sampai mengambil hak yang bukan miliknya.

Begitu pun dengan pengguna di luar kategori. Seperti untuk kebutuhan nelayan dan pertanian. Menurutnya, masih banyak distribusi gas elpiji salah sasaran. Banyak digunakan untuk kebutuhan usaha. Tidak hanya persoalan distribusi gas elpiji, lanjutnya, ia menilai pangkalan data di NTB juga cukup buruk.

“Data kita memang buruk. Database mengenai siapa yang menggunakan gas elpiji sangat lemah. Tapi persoalan ini tidak hanya di NTB di level nasional angka itu  juga lemah. Itu yang harus kita perbaiki,” jelas Gubernur.

Kelangkaan elpiji yang dikeluhkan masyarakat bukan karena ketersediaan pasokan, melainkan masalah distribusi. Untuk itu, ia memastikan pasokan tambahan sudah dikoordinasikan bersama Pertamina pusat maupun daerah.

“Begitu ada kelangkaan gas, saya langsung berkomunikasi dengan Pertamina. Intinya, tidak ada kelangkaan, ini hanya masalah distribusi. Sudah dipastikan antara hari ini sampai Minggu pasokan masuk, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu mengaku telah meminta penambahan distribusi (extra dropping) hingga 150 ribu tabung untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Hal itu juga dilakukan pada saat kelangkaan gas di Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu.

“Yang penting sekarang para Bupati bersama Polres di masing-masing kabupaten/kota melakukan traking ke agen memastikan bahwa tidak ada yang menimbun dan menjual diatas harga yang ditentukan,” lanjutnya. (era)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -


16,985FansSuka
1,170PengikutMengikuti
2,018PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
3,005PelangganBerlangganan
BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI