Mataram (globalfmlombok.com)—
Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (18/12/2025). Acara ini menjadi puncak apresiasi bagi badan publik yang dinilai konsisten menghadirkan layanan informasi terbuka kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, ST, MUM, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kegiatan ini menjadi apresiasi bagi badan publik yang telah menghadirkan informasi terbuka. Diharapkan bisa menginspirasi semua pihak untuk menghadirkan informasi yang positif dalam rangka membangun daerah kita. Good governance harus didukung oleh pilar informasi yang baik,” ujarnya.
Ketua KI NTB, M. Zaini, menjelaskan bahwa anugerah ini merupakan rangkaian akhir dari monitoring dan evaluasi (monev) badan publik yang dilakukan sejak Juli hingga November 2025.
“Kami menilai sejauh mana kepatuhan badan publik dalam memberikan layanan informasi. Selain itu, kami juga melakukan visitasi untuk melihat langsung komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi,” katanya.
Dalam ajang tersebut, sejumlah badan publik meraih predikat tertinggi:
- Kategori OPD Pemprov NTB: RSJ Mutiara Sukma dengan nilai 99,80
- Kategori Pemerintah Daerah: Kota Mataram dengan nilai 99,40
- Kategori Pemerintah Desa: Desa Semparu, Lombok Tengah, dengan nilai 98,00
Apresiasi Gubernur NTB
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi kepada KI NTB atas perannya mengawal keterbukaan informasi.
“Kegiatan ini memotivasi OPD untuk lebih informatif. Saya kaget ada OPD yang tidak disebutkan namanya. Semoga ke depan semua OPD lingkup NTB bisa informatif,” ujarnya.
Iqbal juga menyoroti keberhasilan RSJ Mutiara Sukma yang dinilai mampu menjadi teladan.
“Saya mengucapkan selamat kepada RSJ Mutiara Sukma. Ini bisa menjadi model yang kita tiru dalam organisasi kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh dari luar. Terima kasih atas profesionalisme dan transparansi yang ditunjukkan,” katanya.
Melalui anugerah ini, Pemprov NTB berharap keterbukaan informasi publik semakin mengakar sebagai budaya birokrasi. Transparansi dinilai bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(ris)
