BerandaPemerintahanNTBGubernur, Wali Kota Mataram, dan Bupati Lobar Diminta Segera Bahas Persoalan TPA...

Gubernur, Wali Kota Mataram, dan Bupati Lobar Diminta Segera Bahas Persoalan TPA Kebon Kongok

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Muhammad Jamhur mendorong Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat agar sehera duduk bersama untuk mencari solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok.

Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, persoalan sampah tidak boleh dianggap remeh karena dapat membawa dampak serius bagi masyarakat apabila tidak ditangani dan dikelola dengan baik.

“Jangan dianggap remeh sampah ini. Selain membawa berkah, sampah juga membawa sengsara jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik,” ujar Jamhur.

Menurutnya, diperlukan kerja nyata dan koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan sampah yang berkepanjangan tersebut segera mendapatkan penanganan. Jangan sampai masyarakat di sekitar TPA menjadi korban akibat pencemaran lingkungan.

 “Kalau pendapat kami dari Fraksi PKB, tiga kepala daerah (Provinsi, Kota Mataram, dan Lombok Barat) ini harus duduk bareng. Apa pun caranya, ini harus cepat ditangani supaya masyarakat tidak menjadi korban,” ucapnya.

Lebih lanjut Jamhur mengingatkan, dampak persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama akibat polusi udara dan pencemaran di sekitar kawasan TPA.

Terkait belum adanya alokasi anggaran khusus penanganan sampah pada 2027, Jamhur mengatakan pihaknya akan memberikan masukan dalam proses pembahasan APBD 2027 yang masih berjalan. “Makanya nanti kita berikan masukan. Kan ini masih dalam proses pembahasan dan mekanismenya, saat ini baru pandangan umum saja,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama karena mewujudkan NTB yang bersih merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. “Kita ingin bagaimana NTB bersih, karena dalam ajaran agama juga bersih itu sebagian dari iman. Ini kewajiban pemerintah dan kita semua untuk mencari solusi terhadap persoalan sampah ini,” tegasnya.

Jamhur juga menilai pemerintah harus lebih peka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat maupun pihak lainnya. Menurutnya, pemerintah semestinya menghadirkan inovasi dan langkah antisipatif tanpa harus menunggu persoalan semakin membesar.

 “Sekarang sama-sama kita nilai, dengan adanya persoalan ini belum ada inovasi. Mestinya dengan adanya berbagai masukan dan statemen dari berbagai pihak, pemerintah itu harus peka. Ini juga harus segera, jangan tunggu masalah dulu,” kritiknya. (ndi)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI