Mataram (globalfmlombok.com)-
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, mengawal rencana pembangunan jalan bypass port to port (P2P) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayangan. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok.
Hadi mengatakan, pemerintah pusat sudah menerima usulan mega proyek ini dan diperkirakan pengerjaannya di tahun 2027 mendatang. Pihkanya juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar membangun komunikasi dengan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten terkait dengan pembebasan lahan.
“Sehingga tahap pembebasan lahan yang sering muncul masalah dalam proses pembangunan jalan itu dapat diminimalisir,” kata Abdul Hadi, Senin (16/2/2026).
Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sejak tahun lalu untuk menata rancangan program ini. Sejumlah catatan dan usulan teknis juga telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami sudah sampaikan berbagai catatan dan permintaan kepada kementerian. Saat ini tinggal penyempurnaan Detail Engineering Design (DED) serta persiapan pembangunan secara bertahap atau pot to pot melalui jalur selatan,” ujarnya.
Ruas Sekitar 80 Kilometer
Menurut dia, jalur yang direncanakan akan dimulai dari selatan Lembar, tersambung ke bypass, melintasi wilayah Gerung, hingga berakhir di Kayangan, Lombok Timur. Total panjang ruas yang dirancang mencapai sekitar 80 kilometer.
Dari sisi anggaran, kebutuhan biaya diperkirakan berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Hadi menilai angka tersebut relatif rasional jika dibandingkan dengan skema jalan tol yang membutuhkan investasi lebih besar karena berbasis bisnis.
“Kalau tol sifatnya bisnis dan berbasis keuntungan. Kita khawatir kemampuan masyarakat untuk membayar tarif tol belum terlalu kuat. Selain itu, di beberapa daerah lain jalan tol juga masih relatif sepi,” kata dia.
Karena itu, opsi pembangunan bypass dengan sistem bertahap dinilai lebih realistis, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun kebutuhan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi logistik antarpelabuhan sekaligus membuka akses kawasan selatan Lombok yang selama ini belum berkembang optimal.
Sebagai anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek tersebut hingga tahap realisasi.
Tahap Krusial 2026
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa studi kelayakan proyek telah rampung. Tahun 2026 disebut menjadi periode krusial karena tiga tahapan utama harus diselesaikan, yakni penyusunan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses pembebasan lahan.
Terkait pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi NTB berencana menerapkan skema konsolidasi atau wakaf lahan. Skema ini tidak menggunakan pembayaran tunai langsung, melainkan penataan ulang bidang tanah dan penerbitan sertifikat baru yang lebih teratur bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat meminimalkan konflik agraria sekaligus mempercepat proses pembangunan.
Jika terealisasi, proyek bypass Lembar–Kayangan diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas Pulau Lombok, menghubungkan jalur logistik barat–timur tanpa harus melalui pusat kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan.(ris)
