Mataram (globalfmlombok.com) –
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti polemik anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp120 miliar yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD NTB Tahun Anggaran 2027 di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026), Fraksi Gerindra meminta kejelasan mekanisme transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam proses penganggaran tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat dalam membenahi tata kelola Pokir. Menurutnya, praktik manipulasi, penyimpangan, hingga kesenjangan besaran Pokir yang terlalu mencolok harus diberantas demi mencegah kerugian keuangan daerah.
Namun, Ali mempertanyakan alur penganggaran yang berujung pada gagalnya eksekusi anggaran sekitar Rp120 miliar tersebut. Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai bagaimana usulan tersebut bisa lolos hingga masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah jika memang bermasalah secara administrasi maupun verifikasi.
“Apakah kesalahan itu sepenuhnya berada pada anggota DPRD? Bagaimana dengan perangkat daerah yang memverifikasi usulan? Bagaimana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyusun dan mengonsolidasikan anggaran?” ujar Ali saat membacakan pandangan fraksinya di hadapan pimpinan sidang dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB.
Ali mengingatkan agar pihak eksekutif tidak melempar tanggung jawab semata-mata kepada legislatif ketika persoalan muncul di kemudian hari. Sebab, dalam proses penyusunan APBD, seluruh pihak—baik legislatif maupun eksekutif melalui OPD dan TAPD—turut serta dalam tahapan pembahasan dan pengesahan.
“Jangan sampai ketika anggaran disusun, seluruh pihak terlibat dalam prosesnya, tetapi ketika muncul persoalan, tanggung jawab seolah-olah hanya dibebankan kepada DPRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa dana Pokir bukanlah milik pribadi anggota dewan, melainkan wujud nyata dari aspirasi masyarakat yang dijaring melalui masa reses.
Meski mendukung penertiban dan penghentian terhadap usulan-usulan yang terbukti melanggar ketentuan, Ali meminta pemerintah daerah agar tidak menyamaratakan seluruh program Pokir sebagai masalah. “Jangan menggeneralisasi seluruh aspirasi masyarakat sebagai persoalan,” pungkasnya.(ris)


