Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) akhirnya mendapatkan kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp11,37 miliar untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin pada 14 November 2026. Penandatanganan dilakukan secara daring.
Bupati yang akrab disapa H. Iron itu mengatakan, bantuan tersebut telah ditunggu selama tiga hingga empat tahun. Sejumlah jembatan di Lotim sebelumnya mengalami kerusakan berat, bahkan putus akibat diterjang banjir dan longsor.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin berdialog langsung dengan warga saat meninjau salah satu jembatan yang putus di Lotim.(Suara NTB/ist)
Menurutnya, pemerintah daerah telah melaporkan kondisi tersebut kepada BNPB. Bahkan, sejumlah titik kerusakan telah diidentifikasi dan masuk dalam penanganan yang direncanakan pemerintah pusat. Namun, realisasi bantuan terus mengalami penundaan.
“Sudah tiga sampai empat tahun kita menunggu. Banyak jembatan yang putus akibat bencana alam, tergerus banjir dan longsor. Kita sudah melaporkan ke BNPB dan sudah dilakukan identifikasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, tertundanya realisasi bantuan tidak terlepas dari kebijakan rasionalisasi anggaran serta munculnya bencana baru di sejumlah wilayah Indonesia. Bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh, kemudian di Nusa Tenggara Timur (NTT), turut memengaruhi prioritas penanganan dan alokasi anggaran kebencanaan.
Meski demikian, Bupati menegaskan, tertundanya perbaikan tersebut bukan karena ketidakmampuan APBD Lotim membiayai pekerjaan. Melainkan karena usulan penanganan telah masuk dalam skema bantuan BNPB sehingga pemerintah daerah memilih menunggu proses realisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ini bukan berarti APBD kita tidak mampu digunakan. Tetapi karena sudah masuk dalam menu BNPB, kita terus bersabar menunggu sampai akhirnya sekarang bisa direalisasikan,” jelasnya.
Bupati berharap, dengan ditandatanganinya NPHD tersebut, seluruh pekerjaan perbaikan dapat dilaksanakan pada 2027.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Loitim, H. M. Juaini Taofik menjelaskan, setelah NPHD ditandatangani Bupati, pemerintah pusat akan mentransfer dana hibah tersebut ke rekening kas daerah. Selanjutnya, anggaran dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RKPD Tahun 2027 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Dari total Rp11,37 miliar, anggaran tersebut dialokasikan untuk empat titik penanganan infrastruktur.
Rinciannya, sebesar Rp3,7 miliar untuk perbaikan Jembatan Arab Ulem Ulem Tetebatu, Rp5,3 miliar untuk Jembatan Teko-Apiraik, dan Rp2,5 miliar untuk Jembatan Jeruk Manis. Sementara sisa anggaran sekitar Rp400 juta dialokasikan untuk perbaikan sekolah di wilayah Kecamatan Montong Gading.
Dengan demikian, terdapat tiga jembatan dan satu fasilitas pendidikan yang menjadi sasaran penanganan bantuan BNPB pada 2027.
Terkait infrastruktur lainnya, Bupati menyebutkan bahwa Jembatan Perigi sebelumnya tidak diusulkan melalui BNPB karena telah tersedia jembatan pinjaman sebagai solusi sementara.
Namun, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan surat dan mengajukan permohonan perbaikan apabila terdapat kebutuhan penanganan lanjutan, termasuk terhadap jembatan-jembatan lain yang terdampak bencana.
Realisasi bantuan Rp11,37 miliar ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Lotim. Selain memulihkan akses transportasi masyarakat, perbaikan jembatan juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, khususnya di wilayah yang selama ini terdampak bencana alam. (rus/*)


