Mataram (globalfmlombok.com) – Selat Lombok, sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dinilai memiliki potensi ekonomi strategis yang belum tergarap maksimal. Jalur ini setiap tahunnya dilintasi ribuan kapal internasional dan dapat dikembangkan seperti Terusan Suez di Mesir maupun Selat Malaka.
Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Lalu Hery Prihatin, menyampaikan bahwa Selat Lombok memiliki posisi geografis strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Flores dan Laut Banda. Bahkan, kapal-kapal berukuran raksasa, termasuk kapal generasi ke-7 dengan bobot mencapai 1 juta ton, secara rutin melintas di perairan ini.
“Kalau dikelola dengan baik, potensi pendapatan dari lintasan kapal di Selat Lombok bisa mencapai ratusan triliun rupiah, seperti yang dilakukan Mesir melalui Terusan Suez,” ungkap Hery pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa satu kapal yang melintasi Terusan Suez bisa dikenakan pungutan hingga Rp4–5 miliar. Jika potensi serupa diterapkan di Selat Lombok, Indonesia dapat memperoleh pendapatan signifikan dari sektor pelayaran internasional.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, Hery menyarankan agar pemerintah mulai berinvestasi pada infrastruktur navigasi canggih, seperti radar laut dan sistem pemantauan otomatis. Teknologi ini akan memungkinkan identifikasi jenis dan ukuran kapal yang melintas, serta penerapan pungutan sesuai standar internasional.
“Singapura memungut biaya dari sekitar 80 ribu kapal per tahun di ALKI I. Selat Lombok memang hanya dilewati sekitar 4.000–5.000 kapal per tahun, tapi ukurannya jauh lebih besar,” jelasnya.
Beberapa kapal bahkan mengangkut kontainer hingga 30 ribu TEUs, menunjukkan pentingnya pengelolaan jalur ini secara serius dan profesional.
Selain potensi pendapatan dari lalu lintas kapal, wilayah NTB – termasuk Lombok dan Sumbawa – juga kaya akan sumber daya alam, seperti sabuk mineral yang membentang dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Ini menjadi faktor pendukung lain yang memperkuat urgensi pengelolaan Selat Lombok secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Hery juga menekankan bahwa pengelolaan jalur pelayaran ini akan memberikan manfaat lain, seperti : Peningkatan keamanan laut. Pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya. Peningkatan citra Indonesia di jalur perdagangan dunia.
Hery mendorong pemerintah pusat dan daerah agar segera menyusun kebijakan konkret, termasuk pembentukan regulasi atau payung hukum yang memungkinkan adanya pungutan resmi terhadap kapal asing yang melintasi ALKI II. “Jangan sampai potensi sebesar ini dibiarkan begitu saja tanpa manfaat maksimal untuk negara,” pungkasnya. (bul)
