Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada 2026 berjalan lebih tertata dan terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, keterbatasan armada transportasi laut masih menjadi tantangan utama.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini mengalami perbaikan signifikan.
“Secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Setiap tahun, pengiriman ternak ke wilayah Jabodetabek mencapai sekitar 20 ribu ekor.
Menurutnya, persoalan utama selama ini bukan terletak pada tata kelola di daerah, melainkan pada keterbatasan moda transportasi laut, terutama kapal pengangkut truk dan tronton.
“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” katanya.
Ahsanul Khalik yang akrab disapa AKA menambahkan, kepadatan di pelabuhan lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan, yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.
“Kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB, mengatur jadwal penerbitan rekomendasi dan sertifikat veteriner, membatasi pengiriman maksimal 20 truk per kabupaten/kota per hari, serta memberikan edukasi kepada peternak agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan jadwal kapal.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pelayanan di lapangan berjalan optimal, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk penambahan armada kapal pengangkut ternak melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas, serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara keseluruhan distribusi ternak pada tahun ini berlangsung aman dan terkendali tanpa dampak signifikan terhadap peternak.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Bersurat ke Kemenhub untuk Penambahan Kapal Pengiriman Ternak “
