Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung. Wacana tersebut dinilai berpotensi menjauhkan rakyat dari prinsip demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Ketua BEM Universitas Mataram (Unram), Lalu Nazir Huda, menegaskan penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi melalui perwakilan DPRD.
“Wacana ini adalah kemunduran demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998 yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara,” ujar Nazir, Rabu (14/1/2026).
Menurut dia, pemindahan hak memilih kepala daerah ke tangan DPRD berpotensi mengembalikan kekuasaan ke ruang-ruang elit politik. Pilkada tidak langsung dinilai sebagai arus balik menuju sistem politik elitis dan tertutup, yang rawan kepentingan transaksional.
“Mekanisme ini berisiko memperkuat oligarki lokal, membuka ruang korupsi politik, serta mengikis partisipasi publik yang selama dua dekade terakhir menjadi roh demokrasi,” katanya.
Sikap serupa disampaikan Ketua BEM UIN Mataram, Abed Aljabiri Adnan. Ia menilai pilkada langsung merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, skema pemilihan tidak langsung justru meminggirkan rakyat dari proses politik paling mendasar.
“Jika hak memilih pemimpin daerah dicabut dan dialihkan ke DPRD, maka rakyat kehilangan ruang partisipasi politiknya,” tegas Abed.
Ia juga menolak alasan efisiensi anggaran sebagai dasar penerapan pilkada tidak langsung. Menurut dia, demokrasi memang membutuhkan biaya, namun tanpa partisipasi rakyat, demokrasi kehilangan maknanya.
“Kepala daerah yang lahir dari proses tidak langsung berpotensi lebih loyal kepada elit politik dibandingkan kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Supriadin, menilai wacana pilkada tidak langsung merupakan isu strategis yang tidak boleh disikapi secara tergesa-gesa. Menurut dia, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah harus diletakkan dalam kerangka konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Ia mengutip Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan ruh demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan.
“Pilkada langsung adalah instrumen penting bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara nyata dalam menentukan pemimpin daerah,” ujarnya.
Supriadin juga mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Frasa tersebut, menurut dia, harus dimaknai secara substantif dengan menjamin partisipasi rakyat yang luas dan bermakna.
Ia mengakui berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pilkada langsung, seperti politik uang, tingginya biaya politik, hingga konflik sosial. Namun, persoalan tersebut dinilai sebagai masalah implementasi, bukan kesalahan prinsip demokrasi.
“Menarik kembali hak politik rakyat dengan dalih efisiensi anggaran justru berisiko melemahkan legitimasi kepemimpinan dan menutup ruang kontrol publik,” katanya.
Para mahasiswa menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan penjaga nurani bangsa untuk mengingatkan agar demokrasi tidak mengalami kemunduran. Mereka mendorong negara hadir melalui kebijakan yang memperkuat kualitas demokrasi, antara lain lewat penguatan regulasi, pendidikan politik, transparansi pendanaan, serta penegakan hukum yang adil.
“Menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan bangsa. Setiap kebijakan politik harus tetap berada di jalur konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” ujar Supriadin. (sib)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ BEM di NTB Tolak Pilkada oleh DPRD ”
