Giri Menang (globalfmlombok.com) – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi akses keluar masuk Pelabuhan Lembar, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Asisten II H. Ahmad Syaikhu melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pihak PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Pelabuhan Indonesa Ferry Lembar.
Rakor yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Lombok Barat, Selasa (12/08/2025) tersebut membahas optimalisasi atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi jalur keluar masuk pelabuhan agar dipasangkan portal elektronik untuk mendapat retribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu menyamakan konsep dengan pihak PT. ASDP agar apa yang menjadi harapan bersama dapat dicapai termasuk perbaikan fasilitas Terminal Segenter.
Rakor tersebut dihadiri oleh General Manager (GM) PT. ASDP Lembar Agus Djoko Triyanto, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Lobar Hj. Aisyah Desilina Darmawanti dan Plt. Kasat Pol PP I Ketut Rauh, Kadishub Baiq Yeni S Ekawati. Bupati yang akrab di sebut LAZ, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur dan ke Kabupaten Jembrana Bali untuk belajar mencari regulasi serta potensi pendapatan daerah.
Terkait keinginan PT. ASDP untuk menyewa lahan milik daerah, ia tegaskan tidak perlu menyewa, PT. ASDP di persilahkan tetap melakukan operasional. Karena tanah tersebut milik Pemda, maka LAZ akan mengoptimalkan pintu masuk atau pintu keluar menuju pelabuhan untuk dijadikan sumber pendapatan daerah. Selanjutnya Ketua DPW PAN NTB itu, meminta Dinas Perhubungan agar melakukan komunikasi lebih intensif dalam mengkaji dan menindaklanjuti secara teknis hasil pertemuan Rakor tersebut, kemudian terkait data untuk dapat dipelajari dan dibahas secara bersama.
Sementara itu, GM PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Lembar Agus Djoko Triyanto menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya disurati terkait temuan BPK soal pajak parkir dari pelabuhan. “Soal parkir ini bukan parkir tapi sekarang ini pass masuk pelabuhan, semacam juga Pelindo. Mau menyeberang atau tidak tetap bayar pass masuk pelabuhan,”imbuhnya. Pihaknya pun berencana mengelola menjadi parkir, dengan tata kelolanya seperti mall dengan dikelola pihak yang benar-benar atau pihak ketiga. “Terus nanti saya bayar retribusi ke Pemkab Lobar, Ndak masalah, tapi ini lebih tertata Profesional,”imbuhnya.
Tidak seperti sekarang, pengunjung mau parkir satu jam, dia jam, atau sehari atau dua hari, tarif parkiran hanya 9 ribu. Sehingga banyak Kendaraan berhari-hari bahkan berminggu-minggu namun biayanya murah tidak seperti di Bandara parkirnya tinggi. Pihaknya sendiri ingin menyewa lahan milik Pemkab yang menjadi akses jalan di pelabuhan. Selanjutnya jalan itu akan diperbaiki agar tidak dikeluhkan pengunjung.
Pihaknya diperkenankan oleh kantor pusat kalau misalnya menyewa lahan Pemkab itu dengan nilai sesuai hasil Appraisal. Tentu ada mekanisme negosiasi. “Itu nanti kami aspal itu, kalau jangka panjang bisa kita beton jalan itu,”imbuhnya. Selain membayar pemasukan ke Pemkab, dampak keberadaan pelabuhan juga sangat besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, dari sisi PBB pelabuhan tetap membayar. Termasuk air disambungkan dari PDAM. (her)
