Mataram (globalfmlombok.com) –
Anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan, Abdul Rahim angkat bicara terkait dengan isu yang beredar di luar, adanya dugaan bagi-bagi “uang siluman” yang diberikan kepada sejumlah anggota dewan baru di gedung Udayana atau di Kantor DPRD NTB. Secara pribadi sebagai anggota dewan baru, ia mengaku merasa sangat terganggu dengan isu tersebut.
“Menyikapi isu-isu yang berkembang belakangan ini terkait praktik (politik) yang tidak sehat, isu adanya uang siluman yang beredar di dewan. Saya pribadi terus terang sangat terganggu,” ucap Abdul Rahim kepada wartawan, pada Minggu, 13 Juli 2025.
Dikatakan Abdul Rahim bahwa isu tersebut muncul di tengah suasana duka masyarakat NTB yang terkena cobaan bencana banjir yang terjadi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Sebagai anggota wakil rakyat, ia merasa sangat malu mendengar isu tersebut. Wakil rakyat bagi-bagi uang, sementara rakyat sendiri sedang kehilangan harta bendanya karena bencana banjir tersebut.
“Beberapa hari lalu kita menyaksikan masyarakat sedang mendapat musibah banjir yang dampaknya luar biasa. Nah ditengah masyarakat yang sedang berduka ini, bukannya kita berbelasungkawa, tapi malah muncul pemberitaan seperti ini, anggota dewan bagi-bagi uang siluman. Apa kira-kira tanggapan masyarakat?” Tanya Abdul Rahim.
Itulah kemudian menjadi alasan politisi PDIP yang akrab disapa Bram ini merasa perlu angkat bicara, untuk meluruskan isu tersebut agar tidak liar dan menjadi fitnah, serta mencoreng nama baik lembaga DPRD NTB ditengah situasi masyarakat NTB yang sedang berduka.
“Saya disini berharap pimpinan DPRD NTB tidak diam atas isu ini. Ini nama lembaga loh yang kita pertaruhkan, kepercayaan rakyat ini. Tolong pimpinan tanggapi isu ini, dan ambil sikap. Kita malu sama masyarakat yang sedang berduka,” tegas Bram.
Bram mengungkapkan bahwa di internal DPRD sendiri diakui terjadi kegaduhan atas isu tersebut. Karena akibat ulah dari segelintir oknum anggota dewan, kemudian semua kena getah, nama lembaga menjadi sorotan publik. Bahwa secara pribadi Bram juga merasakan akibatnya atas beredarnya isu bagi-bagi uang siluman tersebut.
“Makanya kita minta pimpinan menyikapi ini, pimpinan jangan diam. Inikan isunya sudah melebar kemana-mana, seolah ada kesepakatan jahat antar ekskutif dan legislatif. Saya ini banyak mendapat dijapri (dihubungi) teman-teman, minta dibagi lagi duit silumannya. Kan ngeri sekali tuduhan ini,” katanya.
Diketahui dari sejak isu ini mulai mencuat beberapa pekan lalu, sampai dengan saat ini empat orang pimpinan DPRD Provinsi NTB tidak satupun pernah memberikan tanggapan terkait isu dugaan adanya bagi-bagi uang siluman di gedung Wakil Rakyat Udayana tersebut.
Hal lain yang membuat Bram merasa sangat tersinggung yakni adanya ancaman dari mantan anggota DPRD NTB periode 2019-2024, H. Najamuddin Moestopa yang akan melaporkan dugaan bagi-bagi uang siluman tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) jika tidak ada klarifikasi dari pimpinan DPRD. Najamuddin sendiri mengaku sudah mengantongi bukti, data dan terduga pelaku yang membagikan uang siluman tersebut.
“Terus terang saya tersinggung sekali diancam-ancam akan dilaporkan ke APH. Kalau memang benar silahkan lapor saja, biar ini terang benderang, tidak sekedar jadi isu-isu. Kan Pak Najamuddin mengaku punya data, punya nama, ya silahkan saja laporkan ke APH,” tegasnya.
Menurutnya, ketimbang menjadi fitnah lebih baik dugaan tersebut dilaporkan saja dan diusut APH sehingga permasalahannya menjadi terang benderang. Bahkan Bram sendiri siap dan bersedia untuk menjadi orang pertama yang akan diklarifikasi APH.
“Sekali lagi kalau saya silakan saja laporkan ke APH. Demi menjaga nama baik lembaga, saya sendiri sangat terbuka APH masuk, dan saya siap menjadi orang pertama yang akan di klarifikasi,” tegasnya.(ris)
