Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum strategis ini menjadi ruang sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota.
Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB serta pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Kamis (13/2/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB.
Ia memaparkan sejumlah progres strategis, mulai dari penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB telah menjalankan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Pengembangan Sekolah Rakyat juga disiapkan di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima) dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa. Selain itu, lahan pembangunan Sekolah Garuda tengah disiapkan di Lombok Timur dan Sumbawa.
Pada bidang ekonomi desa, hingga kini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga serta verifikasi data DTSEN bersama BPS. Pada APBD NTB 2026, dialokasikan Rp450,04 miliar melalui OPD yang menjangkau 841 desa/kelurahan dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem.
Di sektor tata ruang, Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, ia menyoroti persoalan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov membentuk Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri.
Dalam mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan serta melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pada bidang lingkungan hidup, Pemprov mengalokasikan Rp110,3 miliar dalam APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota, disertai penguatan fasilitas pengolahan yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit.
Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi (Key Tourism Area) yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Selain itu, Pemprov memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT di sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.
“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan sekaligus penguatan ketahanan pangan desa. Ia bahkan berencana menerbitkan peraturan gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih.
Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center. Sementara Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen, serta kendala lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih di sejumlah desa/kelurahan.
Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, mulai dari penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah terpadu, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, hingga monitoring dan evaluasi bersama.
Melalui orkestrasi pembangunan tersebut, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Perkuat Orkestrasi Pembangunan Lewat High Level Meeting Kepala Daerah “
