MENTERI Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochammad Irfan Yusuf, memastikan bahwa kuota haji untuk NTB akan bertambah, menyusul perubahan pola pembagian kuota nasional yang lebih adil dan sesuai dengan Undang-Undang.
Gus Irfan menyampaikan hal ini di depan ribuah jemaah NW yang hadir dalam acara Hultah Madrasah NWDI di Anjani, Minggu (12/10/2025). Animo masyarakat NTB untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi menyebabkan masa tunggu di Provinsi NTB mencapai 30 tahun.
Lama menunggu masyarakat NTB akan berkurang. Pihaknya akan menyamaratakan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia menjadi 26,4 tahun.
“Kita sudah usulkan perubahan pembagian kuota jemaah haji ke DPR. Selama ini, pola pembagiannya belum sesuai UU. Sekarang kita usulkan agar pembagian kuota berdasarkan antrean di tiap provinsi. Dengan pola baru, insyaAllah NTB bisa mendapat tambahan hingga dua kloter. Dari 4 ribu menjadi 5 ribu jemaah,” jelas Gus Yusuf.
Berikan Pelayanan Terbaik
Lebih jauh, Gus Irfan menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari cita-cita lama Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Presiden Prabowo ingin umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji dengan pelayanan terbaik. Itulah kenapa ada Kementerian Haji dan Umrah. Kita ingin berikan layanan maksimal dan reformasi sistem,” katanya.
Menanggapi evaluasi dari Pemerintah Arab Saudi tahun lalu, di mana ada anggapan Indonesia kurang dalam persiapan kesehatan jemaah, Menteri Haji menegaskan bahwa tahun ini akan ada penerapan standar kesehatan yang lebih ketat.
“Kami sudah sampaikan ke Gubernur. Keluarga yang akan berangkat tahun ini harus menjaga kesehatan. Jika tidak lolos standar kesehatan, kemungkinan besar tidak akan diberangkatkan. Ini untuk kebaikan bersama dan keselamatan jemaah kita,” tegasnya.
Dengan potensi besar dan jumlah pendaftar haji yang terus meningkat, ia menilai NTB layak mendapatkan perhatian lebih dalam pendistribusian kuota haji nasional. Pemerintah pusat berharap, dengan sistem baru, masyarakat NTB bisa merasakan keadilan dan percepatan dalam keberangkatan haji.
“NTB termasuk provinsi dengan semangat ke-Islaman yang tinggi. Kita berharap daerah-daerah seperti ini diberi ruang lebih dalam pelayanan ibadah haji. Prinsip kita jelas: adil, proporsional, dan sesuai UU,” pungkas Gus Irfan. (rus)
