Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperketat pengawasan pelaksanaan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan yang diterapkan setiap Jumat ini diharapkan tetap menjaga kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menurunkan performa ASN, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Ini kan filosofinya dalam rangka kita menghemat penyelenggaraan perkantoran. Apalagi pelayanan umum juga tidak boleh berubah, baik kualitas maupun kuantitasnya,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan WFH akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Hal ini untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mengukur tingkat efisiensi yang dihasilkan.
“Dalam satu bulan ini kita evaluasi dulu pelaksanaannya, terutama kinerja mereka, apakah terjadi penurunan atau tetap optimal. Kalau kurang, tentu pengawasannya akan kita perketat lagi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan WFH melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Biro Organisasi.
Langkah ini dilakukan agar pengawasan berjalan menyeluruh dan memastikan ASN tetap bekerja secara optimal meski dari rumah.
Terkait efisiensi anggaran, Ahmadi menyebut hasilnya belum dapat dipastikan dalam waktu singkat. Penghematan baru bisa terlihat setelah satu bulan pelaksanaan, terutama dari tagihan operasional perkantoran.
“Biasanya penghematan itu terlihat dari tagihan bulanan. Jadi kita evaluasi setelah satu bulan, tidak bisa mingguan,” jelasnya.
Ia juga memperkirakan ribuan ASN, khususnya eselon III dan IV di lingkup Pemprov NTB, terlibat dalam skema WFH ini. Namun, jumlah pastinya masih dalam pendataan.
Ke depan, penerapan WFH akan terus disempurnakan agar lebih proporsional dan sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing ASN.
“Ini masih tahap awal, ke depan akan kita sesuaikan lagi jenis pekerjaan yang memang cocok dilaksanakan secara WFH. Tapi tetap kita pantau pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengawasan WFH bagi ASN Pemprov NTB Diperketat “
