Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung sejak 8 hingga 22 November 2025. Langkah ini diambil menyusul banjir yang melanda 13 desa di sejumlah kecamatan di Bima dalam dua pekan terakhir.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Drs. Isyra, mengatakan bahwa penanganan saat kejadian dan pascabencana telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Penanganan saat kejadian dan pascabencana di Kabupaten Bima sudah ada tim dan SOP-nya, termasuk tim posko kesehatan. Banjir di Bima kalau hujan sudah reda, biasanya cepat surut sehingga warga bisa kembali ke rumahnya. Fasilitas umum dibersihkan secara gotong royong,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang atau puting beliung, penanganan awal dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan setempat. “Sementara tanggap darurat dari pemerintah daerah sedang berjalan,” ujarnya.
Penanganan Jangka Pendek
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menjelaskan bahwa langkah jangka pendek saat ini difokuskan pada upaya normalisasi sungai dan perbaikan tanggul.
“Penanganan jangka pendek kami adalah melakukan normalisasi sungai dan saluran yang sudah tinggi sedimentasinya, dengan tujuan mengembalikan fungsi saluran dan meningkatkan kapasitas sungai,” jelasnya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).
Selain itu, pihaknya juga akan membangun tanggul penahan banjir di sejumlah titik rawan. “Kami juga akan membuat tanggul penahan banjir agar air tidak meluap ke wilayah permukiman,” tambahnya.
Untuk bantuan kepada warga terdampak, BPBD telah menyalurkan berbagai jenis logistik sesuai kebutuhan lapangan. “Bantuan berupa logistik kepada korban bencana sudah disalurkan,” katanya.
Sedangkan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan seperti atap rusak atau tembok roboh, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk melakukan kaji ulang. “Untuk rumah korban terdampak, akan dilakukan kaji ulang oleh Tim dari Dinas Perkim,” ujarnya.
Nurul Huda juga menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi dengan memberikan laporan awal. BPBD Provinsi juga sudah memberikan bantuan logistik, dan hari ini akan tiba di Kabupaten Bima guna memantau langsung sekaligus memberikan bantuan tenaga darurat,” paparnya.
Terkait kesiapsiagaan di lapangan, ia menyebutkan bahwa posko induk tanggap darurat telah dibuka di Kantor BPBD Kabupaten Bima. “Untuk posko ada di Kantor BPBD,” ungkapnya.
Sementara untuk dapur umum, belum didirikan karena masyarakat di wilayah terdampak masih dapat memasak secara mandiri. “Kalau dapur umum belum dibangun karena masyarakat masih bisa masak secara mandiri,” katanya.
Luapan Air Tidak Tertampung Drainase
Sementara itu, Camat Soromandi, Julfikri, S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa wilayahnya menjadi salah satu yang terdampak banjir. Dua desa yakni Desa Lewintana dan Desa Bajo mengalami genangan, meski hanya sebagian dusun yang terendam.
“Alhamdulillah pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bima. BPBD dan Dinas Sosial juga sudah turun sejak kemarin,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, banjir di wilayah itu disebabkan oleh luapan air dari Gunung Guning yang tidak tertampung oleh drainase. “Kami berharap ada penanganan jangka pendek terhadap kondisi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima telah datang ke lokasi untuk melakukan survei ke dua desa yang terdampak banjir. “Akan ada program normalisasi sungai dari Dinas PUPR Kabupaten Bima di dua desa tersebut, dan sudah disiapkan anggaran oleh dinas,” terangnya.
Namun, sejauh ini bantuan langsung belum diterima warga. “Yang pasti belum ada bantuan, tetapi pendataan sudah dilakukan. Nama-nama korban sudah dikirimkan oleh dua kepala desa ke Pemkab Bima,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi Jembatan Nampa, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
“Jembatan itu sudah diperbaiki oleh provinsi, namun karena masih dalam tahap perawatan belum bisa dilalui kendaraan. Sehingga untuk sementara digunakan jalan alterbatif. Namun Jalan alternatif yang dibangun pun ikut terbawa arus akibat banjir kemarin (Senin, 10/11/2025). Kami berharap Dinas PUPR Provinsi bisa mencari solusi terhadap akses jalan alternatif baru,” tandas Julfikri.
Warga Terdampak Banjir di Bima Mulai Kembali ke Rumah
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Wawo. Camat Wawo, Syafrudin Bahsyar, S.Sos., menyampaikan bahwa salah satu bangunan yang tertimpa tiang listrik adalah warung bakso yang menyatu dengan rumah.
“Sekarang masih belum bisa dipakai, tapi (tiang listrik) tidak roboh, hanya tersandar. Pihak PLN langsung turun malam itu untuk memperbaiki dan menegakkan kembali tiang listrik,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, warga terdampak banjir sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. “Tidak ada pengungsian khusus maupun dapur umum. Warga mengungsi sementara di rumah keluarga (warga yang rumahnya terdampak cukup parah),” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bima kini terus melakukan pendataan dan pembersihan di lokasi terdampak. Warga berharap bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, terpal, serta bahan bangunan ringan seperti seng untuk memperbaiki atap rumah yang rusak.
Meski kondisi berangsur normal, kekhawatiran warga tetap tinggi. “Masyarakat sekarang jadi was-was atas kejadian banjir kemarin. Apalagi ini baru awal musim hujan, belum puncaknya,” kata Syafrudin. (hir)
