Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB meluncurkan buku Metadata: NTB Satu Data. Peluncuran ini menjadi upaya penting Pemprov dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).
Pj Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal menyatakan penyusunan buku Metadata bukan sekadar kegiatan administratif. Metadata berfungsi sebagai jaminan kualitas data. Menjelaskan definisi, metodologi, cakupan, hingga kode referensi setiap set data yang diproduksi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan adanya Metadata, data yang tersedia tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat dipahami, dibandingkan, dan dimanfaatkan secara konsisten oleh berbagai pihak,” ujarnya, Kamis, 11 September 2025.
Dalam konteks pembangunan, Faozal mengatakan keberadaan Metadata menjadi kunci untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-based planning). Mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran program, yang seringkali muncul akibat perbedaan data antar instansi.
Selain itu, buku ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Mendorong partisipasi publik, karena data yang dibuka secara terstandar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta.
Asisten II Setda NTB ini menambahkan, Metadata: NTB Satu Data menjadi bagian penting dalam mendukung capaian target kinerja RPJMD Provinsi NTB 2025–2029. Dokumen ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan bersama dalam transformasi tata kelola data di NTB.
“Ke depannya, Metadata ini akan menjadi panduan bagi OPD dalam memproduksi data daerah untuk perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTB,” katanya.
Dalam dokumen ini, memuat sedikitnya 921 jenis data daerah, meliputi data sektoral rutin, data pendukung IUP, data Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan data prioritas nasional tahun 2025.
Setiap data dilengkapi Metadata yang menjelaskan asal-usul, metode pengumpulan, standar, hingga mekanisme verifikasi. Hal ini memastikan data yang tersedia bukan hanya lengkap, tetapi juga terpilah, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Peluncuran ini sekaligus menandai komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat tata kelola data daerah yang lebih modern, efisien, dan inklusif,” lanjutnya.
Meski manfaat metadata seringkali tidak langsung dirasakan. Dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa mengakses informasi pembangunan secara terbuka melalui portal data daerah, akademisi dan peneliti memperoleh basis data terpercaya untuk riset, media mendapatkan sumber data valid untuk liputan akurat, sementara pelaku usaha dapat menggunakannya sebagai bahan analisis pasar maupun investasi.
Dengan Metadata, pembangunan diharapkan lebih adil dan inklusif karena program pemerintah dapat lebih tepat sasaran, termasuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kurang terlayani.
Penyusunan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 mendapat dukungan dari Program SKALA, kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan yang diberikan mencakup fasilitasi teknis, pendampingan, hingga penguatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan metadata.
Team Leader SKALA, Peter mengatakan nilai dari data tidak hanya terletak pada angka-angka. Tetapi bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kebijakan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya Metadata, NTB berada di jalur yang tepat untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Peluncuran Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 sendiri bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang penguatan tata kelola data di daerah. Metadata akan terus diperbarui secara berkala, diterapkan di seluruh kabupaten/kota di NTB, dan diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi provinsi lain di Indonesia.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si menekankan bahwa dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi OPD dalam mengumpulkan data berkualitas yang bisa dijadikan dasar perencanaan maupun kebijakan pembangunan.
“Kami mengajak memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan data yang berkualitas sehingga bersama kita bisa mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Data yang akurat, terbuka, dan terstandar bukan sekadar angka, melainkan fondasi pembangunan inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (era)
