Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mencatat baru empat dari 12 kelurahan yang ditetapkan sebagai peserta Program Desa dan Kelurahan Berdaya telah mengajukan proposal kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Empat kelurahan tersebut yakni Kelurahan Bintaro, Mandalika, Rembiga, dan Turida. Masing-masing kelurahan menyusun proposal berdasarkan potensi wilayah sebagai syarat mengikuti tahapan verifikasi dan penilaian. Kelurahan yang dinyatakan lolos nantinya akan menerima bantuan dana sebesar Rp300 juta untuk mendukung pelaksanaan program.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, mengatakan dana bantuan untuk kelurahan di Kota Mataram hingga kini belum dicairkan. Sebab, dari 12 kelurahan yang terpilih, baru empat kelurahan yang menyampaikan proposal kepada Pemprov NTB.
“Ada beberapa desa di NTB yang anggarannya sudah cair. Sementara di Kota Mataram baru empat kelurahan yang mengusulkan proposal Program Desa dan Kelurahan Berdaya,” ujarnya, Minggu (12/7).
Sudarsana menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram hanya berperan sebagai penerima manfaat dalam program tersebut. Seluruh proses teknis, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, penilaian, hingga pencairan dana, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB sebagai penyelenggara program.
Menurutnya, Pemkot Mataram akan berperan melakukan pengawasan saat program mulai dilaksanakan di masing-masing kelurahan. Karena itu, ia berharap seluruh kegiatan yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan program ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Terkait pelaksanaan program, Sudarsana menyebutkan kelurahan yang telah mengajukan proposal kini mulai mempersiapkan berbagai kegiatan sesuai tema yang ditetapkan Pemprov NTB. Program yang dapat diusulkan meliputi bidang ketahanan pangan, pariwisata, lingkungan hidup, serta tema-tema transformasi lainnya yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
“Program ini masih dalam tahap berproses,” jelasnya.
Menanggapi kemungkinan adanya kelurahan yang tidak lolos meski telah ditetapkan sebagai peserta, Sudarsana menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Menurut dia, setiap proposal akan dinilai oleh tim yang telah dibentuk Pemprov NTB untuk menentukan kelayakan program sebelum bantuan dana dicairkan. (pan)
