Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mengusulkan Rp200 miliar ke Pemerintah Pusat untuk membangun gedung DPRD NTB tahan gempa hingga magnitudo 9.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan pihaknya mengusulkan dua opsi ke pusat. Yaitu membangun ulang atau merenovasi gedung DPRD NTB yang hangus diduga dibakar massa.
Untuk renovasi, dibutuhkan sekitar Rp76 miliar. Rp70 miliar untuk gedung utama Kantor DPRD NTB dan Rp6 miliar untuk kantor sekretariat. “Tergantung kemampuan dana (pusat). Kalau yang usulan pembangunan baru sekitar Rp200 miliar,” sebutnya, Rabu, 10 September 2025.
Sadimin menjelaskan, gedung DPRD NTB saat ini hanya mampu menahan kekuatan gempa hingga magnitudo 6-7. Dengan adanya isu zona megathrust di NTB, pihaknya berencana membangun ulang atau tidak merenovasi dengan meningkatkan kapasitas bangunan.
“Kalau diperbaiki pun harus dilakukan perkuatan atau peningkatan kapasitas untuk gempa. Harus ada modifikasi di kajian-kajian tertentu supaya bisa menahan kalau ada gempa hingga magnitude 9,” jelasnya.
Melihat kondisi bangunan Gedung Utama DPRD NTB, mantan Kepala Dinas Perkim itu mengatakan masih bisa merenovasi lantai satu dan dua. Sementara, lantai tiga harus perbaikan ulang karena rusak parah.
Menurutnya, struktur bangunan gedung yang dibangun tahun 1990-an itu masih cukup kuat. Namun, tetap harus diperkuat karena adanya isu zona megathrust.
Anggaran Rp200 miliar untuk bangun ulang, dan Rp76 miliar untuk renovasi itu tidak hanya untuk bangunan saja. Melainkan nilai bersih yang dianggarkan untuk bangunan, perabotan, termasuk pekerjaan non standar. “Sudah siap digunakan lah segitu,” katanya.
Apabila pusat menyetujui pembangunan baru Gedung DPRD NTB, pembangunannya rencananya akan lebih tinggi dari yang sekarang, hingga empat lantai. Di bawahnya akan dibangun basement untuk parkiran.
Adapun terkait dengan kerugian atas terbakarnya gedung wakil rakyat NTB, hingga saat ini Dinas PUPR belum mendapatkan hasil asesmen. Sadimin mengaku, pihaknya masih melakukan perhitungan.
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran hingga Rp900 Miliar
Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi. Anggaran sejumlah tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Termasuk Kantor DPRD NTB.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong.
Begitu pun dengan kerusakan sedang. Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN. Untuk kerusakan berat, dipastikan akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU).
“DPRD Kota Makasar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025. (era)
