Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menyiapkan satuan tugas (satgas) lapangan untuk menertibkan manusia silver dan badut jalanan yang mulai marak beroperasi di sejumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) di Kota Mataram. Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain Simpang Empat Panaraga di Jalan Sriwijaya dan Simpang Empat Sweta di Jalan Selaparang.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan keberadaan manusia silver dan badut jalanan yang semakin banyak dinilai meresahkan pengguna jalan serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Karena itu, pihaknya berinisiatif melakukan penertiban melalui satgas Dinsos.
“Penanganan persoalan ini sebenarnya idealnya dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait. Namun, kami mencoba menginisiasi langkah awal melalui satgas Dinsos untuk melakukan penertiban,” ujarnya, Rabu (11/6).
Menurut Muzakkir, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan praktik mengemis, meminta uang secara paksa, atau tindakan lain yang mengarah pada pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat melibatkan aparat kepolisian.
Ia mengungkapkan, hasil penertiban yang pernah dilakukan menunjukkan sebagian besar badut jalanan berasal dari luar Kota Mataram. Bahkan, setelah dilakukan penelusuran, beberapa di antaranya diketahui merupakan residivis yang kembali melakukan aktivitas serupa.
“Karena sudah lama tidak terlihat di jalan, kemudian mereka melihat temannya yang sebelumnya menjadi manusia silver beralih menjadi badut, akhirnya ikut kembali turun ke jalan,” ungkapnya.
Dalam operasi penertiban sebelumnya, Dinsos juga sempat menyita sejumlah kostum badut sebagai bentuk peringatan agar pelaku tidak kembali beraktivitas di jalanan.
Meski demikian, Muzakkir mengakui upaya pencegahan secara permanen masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran. Menurutnya, penertiban tanpa diikuti solusi pemberdayaan berisiko membuat para pelaku kembali turun ke jalan karena tidak memiliki sumber penghasilan lain.
“Kami bisa saja melakukan razia, tetapi setelah itu mereka akan kembali dengan alasan tidak memiliki pekerjaan. Ini yang menjadi tantangan bagi kami,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat Dinsos berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, penertiban harus dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan program pemberdayaan agar para pelaku memiliki alternatif mata pencaharian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsos Kota Mataram berupaya mencari solusi melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Salah satu rencana yang disiapkan adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan sesuai minat dan kemampuan para pelaku agar dapat beralih ke pekerjaan yang lebih produktif.
“Dulu kami memiliki dukungan program dari dana DBHCHT, tetapi sekarang sudah tidak ada. Namun, insyaallah kami tetap berupaya mencari jalan keluar agar mereka bisa mandiri dan tidak kembali ke jalan,” pungkasnya. (pan)
