Mataram (globalfmlombok.com) – Permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB, H. Edy Sofyan, menilai kondisi ini salah satunya program zero cost yang memberatkan pihak majikan.
Dalam skema zero cost ini, seluruh biaya penempatan PMI dibebankan kepada majikan di Malaysia, sementara pekerja dari Indonesia dibebaskan dari biaya.
“Akibat kebijakan itu, banyak majikan Malaysia, terutama perusahaan kecil dan menengah, mulai mengurangi perekrutan dari Indonesia dan beralih ke negara lain seperti India, Nepal, dan Bangladesh,” kata Edy.
Menurutnya, perekrutan tenaga kerja dari negara-negara tersebut justru lebih menguntungkan bagi majikan. Pasalnya, pekerja dari India, Nepal, atau Bangladesh menanggung sendiri biaya penempatan, bahkan bisa mencapai Rp50 juta per orang. Dengan kondisi itu, majikan di Malaysia nyaris tidak perlu mengeluarkan biaya besar.
“Bagi majikan, ini jauh lebih praktis. Pekerja sudah datang dalam kondisi siap kerja, semua diurus oleh agen,” ujarnya.
Edy menyayangkan kebijakan zero cost diterapkan secara ketat hanya ke negara Malaysia, sementara ke negara lain justru PMI masih dibebani biaya besar.
“Kalau ke Jepang, biaya bisa sampai Rp80 juta. Ke Arab Saudi sekitar Rp20 juta, bahkan ke Eropa bisa tembus Rp100 juta. Dan harus dibayar sendiri oleh PMI. Ini menunjukkan kebijakan yang tidak seimbang kalau dibandingkan dengan kebijakan pengiriman ke Malaysia,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, gejala penurunan permintaan PMI ke Malaysia sebenarnya sudah terlihat sejak dua tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang sebelumnya bisa merekrut puluhan pekerja Indonesia, kini banyak yang beralih ke tenaga kerja non-Indonesia.
“Banyak majikan mengeluh pusing merekrut pekerja Indonesia karena mereka mengeluarkan biaya besar dan risiko pekerja kabur. Ada yang mengaku sudah mengeluarkan biaya belasan juta per orang, tapi pekerjanya tidak bertahan lama, kabur,” katanya.
Selain soal biaya, faktor geografis juga dinilai memengaruhi pilihan majikan. Pekerja Indonesia dinilai lebih mudah kembali ke tanah air karena jarak yang dekat sebagai negara tetangga, bahkan cukup menyeberang dengan kapal cepat. Berbeda dengan pekerja dari negara lain yang harus menggunakan transportasi udara, sehingga kecil kemungkinan cepat kabur.
Meski demikian, Edhy menyebut sektor ekspor masih menjadi “penyangga” bagi keberlanjutan PMI di Malaysia. Perusahaan-perusahaan besar yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung tetap menggunakan tenaga kerja Indonesia.
“Negara tujuan ekspor sangat ketat terhadap isu kerja paksa. Kalau pekerja datang dengan beban utang besar, itu bisa dikategorikan kerja paksa. Karena itu, perusahaan eksportir besar masih memilih PMI. Perusahaan-perusahaan yang ngekspor ini yang masih menolong kenapa mereka masih memilih pekerja Indonesia. Karena tidak berhutang pekerjanya,” jelasnya.
Namun, jumlah perusahaan seperti itu dinilai sangat terbatas. Banyak perusahaan lain yang tidak mengekspor langsung dan tidak terlalu peduli dengan isu tersebut, sehingga lebih memilih tenaga kerja dari negara lain.
Edhy mengungkapkan, jumlah pengiriman PMI ke Malaysia yang saat ini berkisar 25 ribu orang per tahun sejatinya sudah jauh menurun dibandingkan satu dekade lalu yang pernah mencapai 50 ribu orang. Ia memprediksi angka tersebut masih berpotensi turun jika tidak ada evaluasi kebijakan.
“Saya sendiri kehilangan banyak majikan yang sudah bekerja sama 20 hingga 25 tahun. Mereka sekarang sudah beralih ke pekerja dari negara lain karena biayanya ditanggung pekerja,” ujarnya.
“Pemerintah harus segera mengevaluasi sistem penempatan agar tenaga kerja Indonesia tidak terus tersisih di pasar kerja internasional,” pungkas Edy. (bul)
