Mataram (globalfmlombok.com) – Mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal pada Jumat, 9 Januari 2025 masih menjadi sorotan. Meski gubernur melantik sekitar 30 pejabat, baik eselon II maupun III, masih tersisa sedikitnya delapan jabatan yang belum memiliki Kepala.
Di antaranya yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Menanggapi kekosongan jabatan posisi-posisi strategis di lingkup Pemprov NTB, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan Pemprov NTB akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Dipastikan, pengisian jabatan akan segera dilakukan menyusul Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini.
“Sebenarnya lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai pansel,” ujarnya.
Selain delapan jabatan strategis, masih ada empat posisi wakil direktur RSUD Provinsi NTB yang belum juga diisi. Pengisian rencananya dilakukan sekaligus dengan delapan jabatan kepala OPD tersebut.
Sebelumnya, Gubernur NTB mengharapkan setelah penerapan SOTK baru tidak menginginkan adanya kekosongan jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ia memastikan, dalam waktu dekat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB memiliki kepala tetap, sehingga daerah bisa cepat berjalan, bahkan berlari dalam mencapai visi-misi besar, NTB Makmur Mendunia.
“Jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari kelembagaannya sudah selesai. Tinggal lari saja. 10 bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu karakter semua pejabat ini,” katanya.
Ia berharap, pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD.
Pada hari Jumat (9/1) lalu, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal melantik sejumlah pejabat eselon II dan III. Di antara pejabat yang dimutasi adalah Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, H. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur, H. Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB. Mantan Asisten I Setda NTB, H. Fathurrahman kini menjabat Kepala BPSDM NTB.
Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izzuddin Mahili, H. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan H. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.
Lima Pejabat Demosi
Lima mantan Kepala OPD di NTB kena demosi, mereka adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB.
Selanjutnya ada Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB. (era)
