MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Hingga kini, terdapat enam lokasi lahan di enam kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan, salah satunya berada di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB Ahmad Masyhuri mengatakan, pemerintah provinsi masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan kementerian.
“Nah, lokasi yang sudah ada itu pertama di Gumantar, bahkan sudah ada kemajuan. Sudah ada penyedia yang siap membangunnya,” kata Masyhuri.
Selain Lombok Utara, lokasi kedua berada di Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian.
“Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” ujar Masyhuri.
Kabupaten Lombok Timur juga telah mengusulkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Lahan tersebut tengah diusulkan dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara itu, di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajukan lahan di Labuhan Badas, dekat kawasan Pertamina. Lahan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan kini masih dalam tahap pengusulan. Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, lahan yang diusulkan merupakan aset milik provinsi yang berlokasi di Desa Pandai.
“Keenam lokasi ini akan kami orkestrasi di tingkat provinsi untuk didorong bersama-sama ke kementerian agar bisa disetujui,” ujar Masyhuri.
Menurut dia, secara kajian awal, seluruh lahan tersebut pada dasarnya telah memenuhi persyaratan. Namun, masih terdapat kendala di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Upaya penyediaan lahan di wilayah tersebut dinilai telah maksimal, tetapi lahan yang tersedia masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan.
“Jadi kendalanya bukan karena tidak berusaha, tetapi status lahannya LP2B,” katanya.
Saat ini, Lombok Barat masih mengupayakan alternatif lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan. Namun, proses tersebut dinilai membutuhkan waktu panjang karena harus melalui peraturan daerah.
Masyhuri menegaskan, idealnya setiap kabupaten memiliki satu lokasi Sekolah Rakyat. Namun, di daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima, ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan minimal mencapai lima hektare.
“Kalau di kota, mencari lahan lima hektare memang sulit,” ujarnya.
Meski pembangunan fisik Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemprov NTB menyatakan kesiapan untuk membantu pengalokasian anggaran apabila dibutuhkan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengatakan, lahan yang diusulkan kabupaten/kota pada umumnya merupakan aset milik Pemprov NTB.
“Pemprov berkomitmen menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” kata Nursalim.
Ia menambahkan, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan lokasi Sekolah Rakyat. Karena itu, pengusulan dilakukan secara kolektif satu pintu melalui Pemerintah Provinsi NTB, termasuk dengan pembentukan tim khusus dan pendampingan hukum guna memastikan kesiapan serta kepastian status lahan yang diusulkan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dorong Lima Lokasi Sekolah Rakyat“
