Mataram (globalfmlombok.com)—
Tabir gelap yang menyelimuti isu “dana siluman” di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB mulai tersingkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (9/4/2026).
Keterangan saksi kunci, Kepala BKAD Provinsi NTB Nursalim, secara gamblang menegaskan bahwa instruksi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sejak awal adalah untuk efisiensi anggaran sesuai kebijakan Pusat demi keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan.
Bukan Uang, Tapi Program Masyarakat
Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, Nursalim mengungkapkan bahwa perintah yang ia terima dari Gubernur adalah mensosialisasikan program “Desa Berdaya”.
Fokusnya sangat jelas dan terukur: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
Ikhtiar bersama eksekutuf dan legislatif adalah sebuah langkah efisiensi fiskal. Dana hasil efisiensi sebesar lebih dari 100 milyar, termasuk pokir anggota dewan lama yang tidak teepilih lagi, diselamatkan dan dialihkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat di desa-desa melalui jalur resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menjernihkan Distorsi di Level Perantara
Munculnya dugaan gratifikasi yang menyeret beberapa nama politisi sebagai perantara kini terlihat sebagai hal berada diluar pembahasan eksekutif dan legislatif.
Kesaksian Nursalim ini membuktikan adanya upaya distorsi opini dengan membesarkan apa yang disebut sebagai “dana siluman”.
“Instruksi atasan (Gubernur) sangat teknis, yakni menjelaskan substansi program Desa Berdaya,” ujar Nursalim dalam persidangan. Hal ini menegaskan bahwa dari sisi eksekutif, jalur yang ditempuh adalah jalur birokrasi yang sah untuk kepentingan publik, bukan jalur bawah meja.
Menyadarkan Publik: Mari Melihat Substansi
Dengan kondisi fiskal yang sangat sempit akibat efisiensi, Pemprov mengambil langkah berani untuk melakukan realokasi anggaran agar tidak terbuang sia-sia, melainkan terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan—masalah menahun yang harus diselesaikan di NTB.
Sangat tidak adil jika niat tulus untuk membangun desa melalui sistem OPD justru dikaburkan oleh narasi “dana siluman” yang sengaja diembuskan untuk menciptakan kegaduhan politik. Fakta persidangan kemarin telah menunjukkan bahwa secara administratif dan instruktif, tidak ada keputusam pemprov yang melanggar hukum.(r)
