Mataram (globalfmlombok.com) – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pertengahan Maret 2026 masih belum terisi secara definitif. Kekosongan posisi eselon I tersebut telah berlangsung sekitar sembilan bulan sejak Lalu Gita Ariadi menjadi pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 25 Juni 2025.
Selama masa kekosongan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa kali menunjuk Lalu Moh Faozal sebagai Pelaksana Harian (Plh) maupun Penjabat (Pj) Sekda. Setelah dua periode menjabat sebagai Pj Sekda, Faozal kembali dipercaya menjadi Plh sebelum akhirnya pada awal Maret 2026 posisi tersebut dialihkan kepada Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman.
Iqbal menjelaskan, pergantian Plh Sekda tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Faozal telah cukup lama menjalankan peran sebagai pimpinan birokrasi sementara di lingkungan pemerintah provinsi.
“Jadi Pak Faozal itu sudah menjadi Pj, kemudian diperpanjang sekali Pj-nya kemudian Plh tiga kali. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, dan beliau memahami. Untuk itu kita pindahkan ke Pak Inspektur,” ujar Iqbal saat berbuka puasa bersama pemimpin redaksi media di NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/3/2026).
Terkait penetapan Sekda definitif, Iqbal mengatakan prosesnya masih berjalan di tingkat pusat. Jabatan Sekda NTB juga merangkap sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB telah menyerahkan tiga nama calon Sekda kepada pemerintah pusat, yakni Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik. Berkas ketiga nama tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, serta Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sejak awal Februari 2026.
“Mudah-mudahan Sekda definitif segera keluar. Memang agak lama karena Sekda itu eselon I. Jadi InsyaAllah Sekda kita dalam posisi menunggu saja,” kata mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pembaruan informasi dari pihak Sekretariat Kabinet terkait penetapan Sekda NTB definitif.
Ia menyebut, berdasarkan komunikasi dengan pihak di Setkab, proses tersebut masih menunggu penandatanganan oleh Presiden.
“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” ujarnya.
Menurut Tri, pembahasan jabatan eselon I memang memerlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintah.
“Karena tim penentuan akhirnya mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kejelasan terkait pengisian jabatan Sekda definitif tersebut. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Jelaskan Sekda NTB Definitif Belum Terisi “
