Serang (globalfmlombok.com) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital menjadi kunci menghadapi tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).
Penegasan itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik”, sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” ujar Meutya Hafid. Ia menekankan bahwa pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.
Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menekankan bahwa pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan dasar demokrasi di tengah kompleksitas tantangan baru. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel bukan pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” katanya.
Meutya Hafid memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi pijakan tata kelola ekosistem digital, antara lain Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Menkomdigi menekankan peran krusial media sebagai edukator kebijakan, penguat norma sosial dan etika digital, serta pelindung data pribadi dalam peliputan isu sensitif, terutama terkait anak dan kelompok rentan.
Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menegaskan pentingnya sinergi antara jurnalisme berkualitas, literasi digital, penguatan pedoman redaksional, dan mekanisme kolaborasi yang cepat antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” ucapnya.
Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers untuk memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform digital, dan mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, inklusif, dan menghormati privasi data.
“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jawab Tantangan Era Transformasi Digital, Meutya Hafid Sebut Kolaborasi Pemerintah, Pers dan Platform Digital Jawabannya “
