Mataram (globalfmlombok.com) – Penutupan 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada tidak tersalurkannya insentif mitra pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,1 miliar per hari. Kondisi ini terjadi seiring penghentian sementara operasional ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, membenarkan bahwa setiap SPPG tidak menerima insentif selama masa penutupan. Insentif sebesar Rp6 juta per unit SPPG tersebut sebelumnya diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 dan berlaku selama dua tahun.
“Intinya insentif kan Rp6 juta, tinggal dikalikan saja per SPPG. Ini insentif untuk mitra,” ujarnya, belum lama ini.
Selain insentif, upah bagi relawan MBG juga tidak dicairkan selama periode penutupan. Para relawan sebelumnya menerima upah harian berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Dengan kondisi ini, total penghematan anggaran negara dari penutupan tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp2,1 miliar per hari.
Saat ini, sebanyak 350 SPPG di NTB ditutup sementara oleh BGN. Dampaknya, ratusan ribu penerima manfaat tidak dapat mengakses program MBG hingga dapur kembali dioperasikan.
Dari jumlah tersebut, 302 SPPG ditutup karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sementara 48 SPPG lainnya dihentikan operasionalnya akibat temuan kejadian menonjol, seperti kasus keracunan.
Ketua Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa sebagian besar dapur yang ditutup belum memenuhi persyaratan dasar operasional.
“Kalau SLHS itu ada tahapan yang harus dipenuhi. Jika sudah sesuai standar, maka Dinas Kesehatan kabupaten/kota wajib mempercepat prosesnya,” ujarnya.
Ia merinci, dari 302 SPPG tersebut, sebanyak 225 dapur belum memiliki IPAL, 36 belum mengantongi SLHS, dan 39 lainnya belum memenuhi standar IPAL meski telah memiliki SLHS. Selain itu, terdapat dapur yang sebenarnya telah memiliki sertifikat, namun belum diinput dalam sistem sehingga masih berstatus zona merah.
“Karena itu, kami instruksikan jajaran BGN di daerah untuk mempercepat proses penginputan data tersebut,” tambahnya.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 736 SPPG di NTB, dengan 633 di antaranya sempat beroperasi. Namun, dengan penutupan ini, sekitar setengah dari total dapur MBG kini tidak berfungsi.
Fathul Gani menekankan pentingnya peran aktif satuan tugas daerah, koordinator wilayah hingga tingkat kecamatan dalam memperkuat pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi kepada pengelola SPPG agar dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar layanan bisa kembali berjalan dan masyarakat kembali menerima manfaatnya,” pungkasnya. (era)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penutupan 350 SPPG di NTB, Insentif Rp2,1 Miliar Tidak Bisa Disalurkan “
