Mataram (globalfmlombok.com) – Menyikapi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah progresif menuju kemandirian fiskal. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemprov NTB melakukan perombakan tata kelola aset daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BKAD NTB, Nursalim, menegaskan pihaknya kini menjadi pilar krusial untuk menjaga agar program strategis daerah tetap berjalan sesuai rencana. BKAD juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengevaluasi APBD di 10 kabupaten/kota agar selaras dengan “Triple Agenda”.
“Kami memastikan 10 kabupaten/kota berada dalam satu gerbong. Dengan intervensi bersama, beban pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan stunting akan terasa lebih ringan karena dikeroyok bersama melalui satu kebijakan,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah banyaknya aset potensial yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Untuk itu, BKAD mulai membidik sejumlah aset untuk program hilirisasi guna menciptakan efek berganda (multiplier effect).
Beberapa titik fokus di antaranya kawasan Serading di Kabupaten Sumbawa. Lahan milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini direncanakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program hilirisasi.
Selain itu, optimalisasi juga diarahkan ke kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. BKAD tengah berkoordinasi intensif dengan UPTD Pariwisata untuk memastikan pengelolaan aset di kawasan internasional tersebut lebih profesional dan bernilai tambah tinggi.
“Sektor lain yang juga dipetakan potensinya mencakup aset di Dinas Perikanan dan Kelautan, Pertanian, hingga sektor pertambangan dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengakui, selama bertahun-tahun kendala utama optimalisasi aset di NTB adalah minimnya tenaga ahli penilai (appraiser). Sebelumnya, ribuan persil aset daerah hanya ditangani oleh satu orang penilai.
Untuk mengatasi hal tersebut, BKAD telah mengirimkan sejumlah SDM terbaik untuk mendapatkan pendidikan dan sertifikasi dari kementerian terkait.
“Saat ini kita sudah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi. Mereka inilah yang akan melakukan penilaian aset agar kerja sama dengan pihak ketiga berjalan akuntabel,” jelasnya.
Dari sisi pengamanan hukum, BKAD bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi lebih dari 200 persil aset yang belum memiliki legalitas, dari total 1.663 persil yang ada. Langkah ini dinilai krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih NTB selama 14 kali berturut-turut.
Nursalim optimistis, penguatan fiskal melalui optimalisasi aset menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan PAD yang kuat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk mengintervensi sektor produktif seperti pariwisata, UMKM, dan infrastruktur.
“Filosofinya sederhana. Jika PAD meningkat, intervensi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat akan maksimal. Kita tidak lagi meratapi pemotongan anggaran pusat, melainkan menciptakan inovasi dari apa yang kita miliki,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Optimalisasi Aset, BKAD NTB Kejar Target Triple Agenda di Tengah Pemangkasan Anggaran “
