Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana revitalisasi tiga pelabuhan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan batal dilaksanakan. Padahal sebelumnya, program tersebut direncanakan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 untuk pengerjaan renovasi di tahun 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan dengan tidak adanya anggaran revitalisasi, pihaknya kini mengubah strategi dengan memaksimalkan potensi layanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Salah satu pelabuhan yang terdampak adalah Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok. Pelabuhan ini sebelumnya direncanakan untuk diperluas karena mampu menyumbang PAD hingga lebih dari setengah miliar rupiah. Namun, sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, arah kebijakan dialihkan pada optimalisasi pelayanan publik.
“Karena kondisi fiskal yang terbatas, kita ingin pelayanan publik itu maksimal. Misalnya, kalau ada gangguan pelayanan air bersih karena pompa rusak, tidak lagi menunggu dari APBD, tapi kita dorong menggunakan BLUD,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, perluasan pelabuhan sejatinya memiliki sejumlah manfaat, seperti efisiensi waktu pelayanan, peningkatan jangkauan layanan, serta percepatan proses bongkar muat. Namun, tanpa adanya pengembangan fisik, proses tersebut berpotensi berlangsung lebih lama.
Selain Pelabuhan Kayangan, dua pelabuhan lain yang juga batal direvitalisasi adalah Pelabuhan Sape di Bima dan Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur. Saat ini, ketiga pelabuhan tersebut masih beroperasi normal.
Khusus Pelabuhan Tanjung Luar, aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan tergolong cukup tinggi. Namun, fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan ikan, produksi es, serta sarana vital lainnya masih terbatas. Meski demikian, kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan dasar nelayan, sehingga kondisi pelabuhan dianggap masih cukup memadai.
Di sisi lain, Dislutkan NTB juga mendorong nelayan, khususnya kapal penangkap ikan di Labuhan Lombok, untuk beralih menangkap komoditas ikan cakalang dibandingkan hiu. Selain lebih ramah lingkungan, nilai ekonominya juga dinilai lebih tinggi.
“Secara ekonomis, komoditas tuna cakalang jauh lebih mahal dibandingkan ikan hiu,” jelasnya.
Sementara itu, capaian PAD sektor kelautan dan perikanan NTB menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2025, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp900 juta dari target Rp790 juta. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pelabuhan dan perikanan, dengan rata-rata pendapatan pelabuhan sekitar Rp300 juta per tahun.
Saat ini, Pemprov NTB mengelola sejumlah dermaga yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya Dermaga Sape, Dermaga Soro Adu di Dompu, Dermaga Teluk Santong di Sumbawa, Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok, Pelabuhan Tanjung Luar, serta Pelabuhan Pusat di Teluk Awang. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal “
