Mataram (globalfmlombok.com) – Gedung kantor DPRD Provinsi NTB yang hancur setelah terbakar pada aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. Dipastikan akan dibangun tahun 2026 ini oleh pemerintah pusat dengan pagu anggaran sebesar Rp 200 miliar lebih.
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra yang dikonfirmasi terkait hal itu menyampaikan bahwa pembangunan gedung utama ini akan menelan biaya Rp200 miliar yang dianggarkan melalui APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Estimasi anggarannya berdasarkan kebutuhan awal Rp200 miliar,” ujar Hendra yang dikonfirmasi Wartawan di Mataram, pada Rabu (7/1/2026).
Hendra menjelaskan pembangunan gedung DPRD NTB ini sudah dibahas bersama instansi terkait, termasuk Kementerian PU. Pembangunan gedung DPRD NTB akan dibangun baru bukan seperti rencana awal renovasi gedung.
Karena itu dialokasikan anggaran sebesar 200 miliar tersebut. “Nanti bangunan baru ini akan mundur 20 meter dari gedung yang ada sekarang,” jelas Hendra.
Menurutnya, Kementerian PU akan segera melakukan rencana lelang perencanaan pembangunan gedung utama DPRD NTB, sedangkan desain bangunan akan dilakukan sayembara.
Setelah lelang perencanaan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design (DED) dan lelang fisik. Sedangkan, pengerjaan fisik ditargetkan dilaksanakan pada bulan Juli 2026.
“Itu (Juli) perkiraan kita ya. Karena ini kan nanti di lelang sehingga butuh waktu,” ujar mantan Kepala Biro Umum Setda NTB.
Selain pembangunan gedung baru DPRD NTB, pihaknya juga telah membahas data penghapusan aset gedung DPRD NTB yang habis terbakar.
Nilai aset yang dihapus ini sebesar Rp30 miliar. Jumlah ini dihitung mulai dari gedung utama beserta seluruh isinya, termasuk peralatan yang di jarah oleh massa pada saat itu.
“Nanti ini akan dinilai oleh tim apraisal. Hasilnya dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Hendra, untuk gedung Sekretariat DPRD yang mengalami kerusakan sedang, sudah dilakukan rehabilitasi oleh Kementerian PU yang dikerjakan pada akhir tahun 2025. (ndi)
