Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, akan menetapkan status tanggap darurat banjir rob di pesisir Pantai Ampenan. Penetapan ini berdasarkan eskalasi serta potensi bencana yang akan terjadi berikutnya.
Demikian diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Ahmad Muzaki ditemui pada, Kamis (5/11). Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, Camat Ampenan, dan Kelurahan Bintaro bahwasanya status kebencanaan akan ditingkatkan dari siaga menjadi tanggap darurat banjir rob.
Peningkatan status kebencanaan ini mempertimbangkan eskalasi gelombang pasang yang akan terjadi berikutnya. ‘’Iya, kita akan usulkan untuk penetapan tanggap darurat banjir rob,’’ terangnya.
Penetapan tanggap darurat juga mempertimbangkan penanganan teknis. Muzaki mengatakan, penanganan teknis bisa dilakukan di pesisir Pantai Ampenan, tetapi terkendala anggaran. Salah satu solusinya adalah mengakses belanja tidak terduga yang dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram.
Dana BTT dapat diakses untuk intervensi penanganan di wilayah pesisir, terutama di Lingkungan Bugis, Mapak, dan lain sebagainya. “Kita jangan hanya kerja bakti saja kesannya. Penanganan teknis perlu dipikirkan karena gelombang pasang juga akan terjadi di bulan Januari-Februari,” terangnya.
Menurut Muzaki, penetapan tanggap darurat juga bisa menjadi pertimbangan bagi instansi lain seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengakses anggaran ke pusat. BWS bisa mengintervensi dari aspek teknis. Demikian juga, BPBD NTB berpotensi membantu mengalokasikan anggaran dari penetapan tanggap darurat tersebut.
Kawasan di pesisir Pantai Ampenan perlu diintervensi secara tajam, agar bencana serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana dengan pembangunan tanggul penahan gelombang? Ia menegaskan, pembangunan fisik membutuhkan waktu 2-3 tahun.
Sementara, masyarakat dihadapkan dengan potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pembangunan riprap bisa menjadi solusi jangka menengah mengatasi hempasan gelombang pasang. “Supaya masyarakat merasa aman dan tenang dulu. Kita coba nanti mengakses DSP (dana siap pakai) dari BNPB,” demikian kata dia. (cem)
