Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB baru saja membuka pendaftaran seleksi jabatan administrator di lingkup Pemprov NTB. Berdasarkan data terakhir, tercatat belasan pejabat eselon III se-Provinsi NTB mengikuti seleksi ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., mengatakan, biasanya pendaftar seleksi akan ramai di detik-detik penutupan pendaftaran. Sebagaimana yang terjadi pada seleksi terbuka jabatan eselon II beberapa waktu lalu.
“Yang pasti saya dalam beberapa hari ini langsung melayani konsultasi dari teman-teman yang ingin ikut beauty contest,” ujarnya, Rabu, 5 November 2025.
Saat ini pihaknya mulai melayani konsultasi sejumlah pejabat yang tertarik mengikuti beauty contest jabatan administrator di NTB. Baik melalui online, maupun yang datang langsung ke Kantor BKD. “Termasuk melakukan crosscheck mereka yang dulu pernah mengikuti kompetensi itu masih berlaku atau tidak. Itu prosesnya sampai nanti tanggal batas waktu pendaftaran,’’ katanya.
Pengisian jabatan melalui Beauty Contest, lanjut Tri akan dilakukan secara bertahap. Dari 49 jabatan yang kosong, pengisian dilakukan setengahnya. Di beauty contest kali ini, Pemprov NTB memprioritaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap yang tidak terdampak merger Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
“Kita lihat, mungkin yang didahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,” jelasnya.
“Beauty Contest’’ Bukan Ajang Adu Domba Pejabat
Seleksi untuk jabatan eselon III di lingkup Pemprov NTB baru pertama kali dilakukan. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu menegaskan, beauty contest bukan ajang adu domba. Melainkan penerapan meritokrasi untuk menempatkan pejabat terbaik sesuai kompetensi.
“Kami tidak dalam porsi mengadu. Bahwa ini adalah mekanisme yang kemudian dimungkinkan untuk meritoktasi untuk mencari pejabat terbaik,” katanya.
Dia menjelaskan, judul meritokrasi yang menjadi acuan Pemprov adalah mencari SDM terbaik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Selanjutnya Pemprov NTB melakukan pemetaan untuk mendapatkan rekomendasi manajemen talenta dalam pengelolaan SDM aparatur daerah.
“Kemudin kita lakukan pemetaan. Ini juga beriring sejalan dengan ikhtiar Pemprov untuk mendapat rekomendasi manajemen talenta,” pungkasnya.
Formasi Jabatan Administrator
Adapun formasi jabatan yang dibutuhkan untuk seleksi ini di antaranya rumpun ekonomi, keuangan dan perencanaan. Meliputi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Biro Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama.
Kemudian ada juga formasi Infrastruktur, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu ada formasi hijau dan lingkungan, di sejumlah dinas. Seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Termasuk juga rumpun pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia, di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah.
Ada juga formasi rumpun politik, pemerintahan, pengawasan dan hukum, di Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, DPMPD Dukcapil, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Organisasi.
Terakhir ada formasi rumpun Humas dan layanan pimpinan, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Dan formasi sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. (era)
