Mataram, (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp32 miliar untuk mendukung petani tembakau di berbagai daerah sentra produksi. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk sejumlah program pemberdayaan, mulai dari penguatan kelembagaan hingga bantuan sarana produksi pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan alokasi DBHCHT tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung kepada petani, tetapi juga digunakan untuk memperkuat kapasitas kelompok tani dan mendukung kebutuhan sektor pertanian secara lebih luas.
“Memang diarahkan untuk petani. Kalau dari angka di Dinas Pertanian sekitar Rp32 miliar berasal dari DBHCHT,” kata Mirza, Kamis (4/6/2026).
Menurut dia, seluruh anggaran tersebut diperuntukkan bagi petani melalui berbagai skema bantuan, seperti fasilitasi kelembagaan, bantuan pupuk, serta dukungan kebutuhan produksi lainnya. Penyaluran akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah sentra tembakau di NTB.
Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah diperkirakan menjadi daerah yang menerima porsi bantuan lebih besar karena merupakan kawasan utama penghasil tembakau di NTB.
“Sentra-sentra tembakau kita seperti di Lombok Timur dan Lombok Tengah tentu akan mendapatkan perhatian lebih karena jumlah petaninya juga banyak,” ujarnya.
Di sisi lain, Mirza menilai program swasembada pangan yang saat ini berfokus pada peningkatan produksi padi tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani tembakau. Menurutnya, kondisi tersebut terbantu oleh membaiknya harga sejumlah komoditas pertanian lain yang menjadi sumber pendapatan petani.
Ia mencontohkan harga jagung yang saat ini relatif tinggi sehingga dapat menjadi penyangga ekonomi petani ketika harga komoditas tertentu mengalami tekanan.
“Jagung sekarang harganya cukup baik. Artinya ada komoditas lain yang bisa menjadi penyeimbang bagi pendapatan petani,” katanya.
Selain jagung, harga gabah juga dinilai lebih stabil setelah pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani padi.
Menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu, Distanpangan NTB juga akan memperkuat penerapan konsep climate smart agriculture (CSA) atau pertanian cerdas iklim. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Penerapannya dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penggunaan air secara efisien dengan sistem macak-macak, pemupukan berimbang berbasis hasil uji tanah, penggunaan benih unggul, hingga penerapan sistem tanam jajar legowo guna meningkatkan produktivitas lahan.
“Ke depan, penggunaan alat ukur unsur hara tanah akan terus dioptimalkan agar pemupukan lebih tepat sasaran dan tidak merusak lahan,” ujar Mirza.
Melalui dukungan anggaran DBHCHT dan penerapan teknologi pertanian yang lebih adaptif, Pemprov NTB berharap produktivitas dan kesejahteraan petani, khususnya petani tembakau, dapat terus meningkat di tengah berbagai tantangan sektor pertanian. (r)
